REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Komisi Kepolisian Nasional (kompolnas) merekomendasikan beberapa lembaga eksternal untuk melakukan verifikasi terhadap calon kapolri. Anggota kompolnas, Adnan Pandu Praja, mengatakan Kompolnas sudah mengusulkan institusi seperti PPATK,Komnas HAM, KPK, dan Ditjen Pajak untuk memverifikasi calon kapolri.
''Kami akan melibatkan komisi-komisi terkait agar pimpinan Polri mendatang tidak bersinggungan dengan persoalan-persoalan HAM, Korupsi, pajak dan sebagainya,'' ujar Adnan disela rapat koordinasi antara Kompolnas dengan Irwasda Polri, di Jakarta, Rabu (4/8).
Adnan mengaku sudah melakukan komunikasi secara informal dengan Komnas HAM. Dengan lembaga lain, ungkapnya, akan menyusul kemudian. Saat dikonfirmasi apakah waktu yang tersedia cukup untuk lembaga-lembaga tersebut melakukan verifikasi, dia menjawab cukup.
Menurutnya, institusi tersebut sudah mempunyai kompetensi di bidang masing-masing sehingga tidak dibutuhkan waktu terlalu lama untuk melakukan verifikasi. Adnan mengaku Ketua Kompolnas, Djoko Suyanto, telah menerima delapan nama calon kapolri. Namun, ujarnya, nama-nama tersebut bersifat rahasia. ''Saya pun belum tahu siapa namanya. Masih rahasia,'' kilahnya.