REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pembubaran tim independen atau yang belakangan disebut Tim Khusus Penanganan Mafia Hukum Polri dinilai terlalu terburu-buru. Menurut Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Denny Indrayana, kasus Gayus sendiri belum tuntas sehingga tim independen masih diperlukan.
"Tim independen semestinya masih diperlukan untuk menuntaskan pembongkaran mafia pajak dan mafia hukum kasus Gayus," ujar Denny melalui pesan singkat kepada wartawan pada Rabu (21/7).
Denny pun menyanggah informasi yang mengatakan bahwa satgas telah menghadiri dan menyetujui pembubaran tim independen di ruang rapat utama (rupatama) Mabes Polri, Jakarta, pada Selasa (20/7). Menurutnya, Satgas tidak mengetahui dan menghadiri pertemuan terkait pembubaran tim pimpinan Kapolda Kaltim Irjen Pol Mathius Salempang tersebut.
Sementara itu, Ketua Tim Khusus Penanganan Mafia Hukum Polri, Irjen Pol Mathius Salempang, mengatakan, tim independen memang sudah dibubarkan sejak Selasa (20/7) kemarin. Kabid Penum Polri, Kombes Pol Marwoto Soeto menyatakan, berkas mafia pajak terkait kasus Gayus atas tersangka Maruli Pandapotan Manurung dan Humala Napitupulu telah diserahkan ke Bareskrim Mabes Polri untuk ditindaklanjuti.
Kabareskrim Polri, Komjen Pol Ito Sumardi, membenarkan bahwa tim khusus penanganan mafia hukum saat ini sudah tidak ada. Menurut Ito, semua kasus yang terkait penyidik Polri sudah dilimpahkan ke kejaksaan dan salah satunya (Kompol Moch Arafat Enanie) sudah disidang. "Beberapa oknum penyidik polri sudah dilimpahkan ke sana, maka tugas mereka sudah selesai. Penanganan selanjutnya itu ditangani seperti biasa, Bareskrim, " jelasnya.
Menanggapi penolakan Satgas, Ito mengatakan, tim independen dibentuk karena terdapat oknum penyidik yang terkait dengan kasus tersebut. Jika kasus tersebut ditangani oleh Bareskrim, ujar Ito, maka orang di luar akan curiga. "Orang harus paham dulu latar belakang pembentukan tim independen. Untuk apa dan mengapa harus dikembalikan sekarang," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika