REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menolak usul adanya dana alokasi untuk daerah pemilihan karena akan menimbulkan ketimpangan pembangunan, terutama wilayah Pulau Jawa dengan luar Jawa.
"Sekitar 50 persen anggota DPR RI berasal dari Pulau Jawa, kalau dana itu diloloskan, akan terjadi penumpukan anggaran, dan hal itu berarti terjadi ketimpangan pembangunan," kata Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI, Bambang Wuryanto, didampingi Anggota Komisi XI DPR, Nusyirwan, Olly Dondokambey, serta Daryatmo Mardianto, dari Komisi VII kepada pers di Gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa malam.
Bambang Wuryanto, anggota DPR RI dari Jawa Tengah yang akrab disapa Pacul mengemukakan hal itu terkait dengan klaim Fraksi Partai Golkar bahwa dana aspirasi sudah lolos di Panitia Anggaran dan siap diputuskan di dalam rapat paripurna DPR.
"Dalam rapat di panitia anggaran, Fraksi Partai Golkar memang mengusulkan dana itu, tetapi tidak ditanggapi fraksi lain, hanya menjadi catatan saja," kata Bambang Pacul.
Bambang Pacul menyodorkan Laporan Panja Kebijakan Belanja Pusat dalam rangka pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN 2011 tanggal 10 Juni 2011. Laporan itu diketahui Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis dan Koordinator Panja Olly Dondokambey.
Dalam laporan yang kemudian dibahas bersama Menkeu Agus Martowardojo, Kepala Bappenas, Pjs Gubernur BI serta anggota Badan Anggaran DPR itu terdapat catatan "Fraksi Partai Golkar mengusulkan program percepatan dan pemerataan pembangunan daerah melalui kebijakan pembangunan kewilayahan yang berbasis kepada daerah pemilihan".
Fraksi PDIP menyatakan tidak sepaham apabila dana aspirasi tetap akan disetujui oleh DPR bersama pemerintah. "Pada prinsipnya kita sudah menolak," kata Nursyirwan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
