JAKARTA--Ketua DPP Patai Hanura, Fuad Bawazier, meminta daftar 149 perusahaan yang diduga telah menyuap Gayus Halomoan Tambunan agar diumumkan ke publik. Ia juga meminta agar pemerintah tidak menghilangkan daftar ke-149 Wajib Pajak (WP) badan tersebut.

''Hendaknya daftar ke-149 WP itu tidak dihilangkan, tapi dibuka saja ke publik. Lagipula, ini tidak ada hubungannya dengan razia pajak, melainkan soal penyuapan,'' desak Fuad saat dihubungi Republika, Ahad (2/5).

Jika para WP merasa keberatan diumumkan, lanjut Fuad, maka mereka bisa menyampaikan bantahan. ''Mereka juga bisa menuntut balik Gayus karena telah mengklaim ada 149 WP yang menyuapnya,''cetusnya.

Namun, ia berharap pemerintah jangan sampai melakukan aksi tebang pilih dalam menindaklanjuti para WP yang diduga telah menyuap Gayus. ''Jangan dipilih-pilih atau memasukkan faktor dislike dan like dalam mengusut mereka,'' pintanya.

Mantan dirjen pajak ini menyatakan, suap-menyuap dalam permasalahan pajak bukanlah suatu fenomena yang baru. Menurutnya, fenomena semacam ini sudah terjadi sejak dulu. Ia juga menyebutkan banyak sekali modus dan titik rawan dalam transaksi pajak yang bisa mendatangkan aksi suap.

Ikuti Whatsapp Channel Republika