Kamis 19 Nov 2026 22:39 WIB

RUU Perampasan Aset Disahkan, Pemberantasan Korupsi Diharapkan Lebih Progresif

UU Perampasan Aset dorong pemberantasan korupsi yang lebih progresif

Jaringan Aktivis Reformasi Maju 98 (JARI Maju 98)
Foto: Jaringan Aktivis Reformasi Maju 98 (JARI Maju
Jaringan Aktivis Reformasi Maju 98 (JARI Maju 98)

JAKARTA – Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset oleh DPR RI pada Kamis (19/11/2026) diharapkan memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kehadiran regulasi tersebut dinilai dapat melengkapi instrumen hukum yang selama ini digunakan untuk menindak tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Koordinator Jaringan Aktivis Reformasi Maju 98 (JARI Maju 98), Rahman Toha atau Amang, menyambut pengesahan tersebut sebagai perkembangan penting dalam pemenuhan aspirasi publik yang telah disuarakan selama hampir dua dekade. Ia berharap regulasi ini dapat mendorong penegakan hukum yang lebih progresif sekaligus memperkuat akuntabilitas penyelenggara negara.

Amang secara khusus mengapresiasi peran Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam mengawal pembahasan RUU tersebut. Menurut dia, pengesahan ini sekaligus menunjukkan komitmen DPR dalam menindaklanjuti janji penyelesaian RUU sebelum 15 Desember 2026.

"Saya sangat mengapresiasi teman-teman anggota DPR RI, khususnya Pak Sufmi Dasco Ahmad, yang dengan serius mengawal aspirasi publik yang sudah digaungkan hampir 20 tahun terakhir ini. Peran Pak Dasco yang mengawal dan mengorkestrasi pembahasan RUU ini bukan saja bentuk komitmen terhadap aspirasi publik, tapi juga terhadap agenda pemberantasan korupsi dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih," ujar Amang dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).

Menurut dia, RUU Perampasan Aset menjadi instrumen pelengkap bagi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

"RUU Perampasan Aset adalah pelengkap dan penajam pisau bagi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi (UU Tipikor), selain juga undang-undang tindak pidana pencucian uang (UU TPPU). Akhirnya kita sekarang punya pisau yang lengkap sebagai alat pemberantasan korupsi di Indonesia," kata mantan Presiden Mahasiswa BEM UGM tersebut.

Amang berharap pengesahan regulasi ini tidak berhenti pada penyelesaian proses legislasi. Implementasinya harus mampu memperkuat kemampuan aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan, termasuk menelusuri dan merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

Ia juga menilai pengesahan RUU Perampasan Aset perlu diikuti peningkatan tanggung jawab aparat penegak hukum dan pejabat negara dalam menjalankan tugas. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh perlindungan dan keadilan yang lebih baik.

Menurut Amang, tantangan berikutnya adalah memastikan regulasi tersebut diterapkan secara konsisten sehingga benar-benar memberikan dampak terhadap pemberantasan korupsi dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

Berita Lainnya

Rekomendasi