REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Direktur Pembangunan Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian PPN/Bappenas Hendra Wahanu Prabandani menilai capaian kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) di usia dua tahun telah melampaui proses transformasi biasa (beyond transformation). Selain itu, Kemenimipas dinilai telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung program Astacita Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau dibilang transformasi karena ini kementerian baru—bukan kementerian lama yang kemudian melakukan lompatan—mungkin ini bisa dibilang beyond transformation, karena prestasinya juga sudah luar biasa, melampaui apa yang sudah dikerjakan oleh pendahulunya,” kata Hendra dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) bedah buku Transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Jakarta, Senin.
Dukung Astacita Ketujuh dan Kedua
Hendra mengungkapkan, Bappenas ikut menyusun desain kebijakan perencanaan nasional, di mana Kemenimipas memegang porsi besar dalam mengawal Astacita ketujuh terkait reformasi hukum dan birokrasi, serta Astacita kedua dalam hal perlindungan WNI dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri.
Berdasarkan hasil peninjauan langsung ke lapangan, Bappenas mengapresiasi keandalan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) yang dinilai sebagai data arus keluar-masuk WNI dan perlindungan warga negara di luar negeri yang paling akurat dibanding sistem lainnya. Ke depan, penambahan fitur peringatan masa berlaku izin tinggal pada SIMKIM disebut sebagai terobosan luar biasa.
Empat Catatan Strategis dari Bappenas
Meski demikian, dalam menanggapi buku Transformasi yang diterbitkan Kemenimipas, Bappenas menyampaikan empat catatan dan penguatan strategis untuk masa mendatang.
Pertama, pencatatan kinerja formal. Prestasi luar biasa Kemenimipas yang langsung dirasakan masyarakat dan media perlu ditangkap ke dalam dokumen kinerja formal kementerian. Hal ini krusial untuk penilaian reformasi birokrasi dan kenaikan tunjangan kinerja.
Kedua, konsolidasi kelembagaan dan penanganan over-crowding. Masalah kepadatan hunian di lapas dan rutan tidak bisa ditanggung oleh Kemenimipas sendirian. Bappenas mendesak pembenahan dari hulu melalui penerapan pidana pengawasan dan kerja sosial yang diproyeksikan mampu menekan angka penghuni lapas hingga 15-20 persen, serta mempercepat asimilasi dan pembangunan hunian baru.
Ketiga, penguatan perencanaan penganggaran berbasis data. Sistem data seperti SIMKIM dan Satu Data Pemasyarakatan (SMPTI) Ditjenpas diakui sebagai yang terbaik di antara Aparatur Penegak Hukum (APH) lain. “Namun, kendala teknis seperti gangguan sistem harus diatasi agar pengambilan keputusan berbasis data real time dapat terus dioptimalkan,” jelas Hendra.
Keempat, kolaborasi lintas sektor dan orkestrasi. Bappenas mencatat adanya nota kesepahaman (MoU) khusus hilirisasi produk lapas, seperti program pembinaan narapidana di Nusakambangan. Oleh karena itu, dibutuhkan orkestrasi lintas lembaga, termasuk KSP, untuk bersama-sama menyelesaikan berbagai persoalan secara tuntas.
Hendra menambahkan, kehadiran buku Transformasi Kemenimipas ini sangat membantu masyarakat luas memahami capaian kinerja kementerian dengan lebih mudah dibandingkan membaca laporan pemantau birokrasi yang sarat indikator teknis dan persentase.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.




