REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Program ketahanan pangan menjadi salah satu terobosan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) dalam mendukung agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Program ini sekaligus mengubah pola pembinaan warga binaan di lembaga Pemasyarakatan. Ribuan warga binaan dilibatkan dalam kegiatan pertanian, perkebunan, hortikultura, peternakan hingga budidaya ikan.

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, menilai langkah tersebut memiliki dampak lebih luas.

“Pembinaan warga binaan jangan hanya berhenti pada menjalani masa pidana. Mereka harus diberi keterampilan yang bisa menjadi bekal ketika kembali ke masyarakat,” kata dia kepada media di Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Menurut Hari, kegiatan ketahanan pangan memberikan ruang bagi warga binaan untuk belajar sekaligus menghasilkan sesuatu yang bermanfaat.

“Ini bukan sekadar aktivitas di dalam Lapas. Ada keterampilan, produktivitas, dan manfaat sosial yang bisa dirasakan masyarakat.”

Sejak Kemenimipas dibentuk pada Oktober 2024, program ketahanan pangan dikembangkan di sejumlah satuan kerja Pemasyarakatan.

Hasilnya mencapai ratusan ton dari berbagai komoditas. Kegiatan tersebut tidak hanya menghasilkan pangan.

Warga binaan juga mendapatkan kesempatan mengembangkan minat, bakat, dan keterampilan.

Program ini menjadi bagian dari pembinaan kemandirian di Lapas dan Rutan serta pembimbingan di Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Hari menilai pendekatan tersebut penting karena memberikan pengalaman nyata kepada warga binaan. “Warga binaan tidak hanya menjadi objek pembinaan. Mereka juga bisa menjadi bagian dari proses produksi yang menghasilkan manfaat,” kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika