REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI, KH Aus Hidayat Nur mengatakan, integrasi data kependudukan menjadi kebutuhan mendesak untuk meminimalkan inclusion error, yakni masyarakat yang tidak layak tetapi menerima bantuan. Juga meminimalkan exclusion error, yaitu masyarakat yang layak namun tidak menerima bantuan.
Menurut Aus, persoalan data ganda, penduduk meninggal yang masih tercatat, perpindahan domisili yang belum diperbarui, serta belum optimalnya integrasi data antarinstansi dapat memengaruhi ketepatan penyaluran bansos. Dia mendorong, nomor induk kependudukan (NIK) harus menjadi fondasi integrasi layanan publik, termasuk dalam proses verifikasi penerima bansos.
"Ketidaktepatan data bukan hanya menyebabkan anggaran menjadi tidak efisien, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakadilan sosial dan menurunkan kepercayaan publik," ujar Aus dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Menurut Aus, pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat memperkuat akurasi verifikasi identitas. Sementara Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi basis data sosial ekonomi yang lebih terpadu. Politikus PKS tersebut juga menekankan pengembangan Social Assistance Verification Ecosystem (ID-SAVE) yang mengintegrasikan Dukcapil melalui NIK, IKD, DTSEN, interoperabilitas data, verifikasi otomatis hingga penyaluran bansos.
"Dengan NIK sebagai fondasi, IKD untuk memperkuat verifikasi, dan DTSEN sebagai basis data sosial ekonomi yang terpadu, kita ingin memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak," ucap Aus dalam acara 'Rebranding Dukcapil: Jemput Bola Verifikasi Kependudukan dalam Rangka Perlindungan Sosial' di Kota Balikpapan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika