REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Jakarta bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI mengucurkan pembiayaan sindikasi sebesar Rp 2,11 triliun untuk mendukung pembangunan tujuh proyek infrastruktur prioritas di Provinsi DKI Jakarta. Pembiayaan tersebut diharapkan mempercepat pembangunan transportasi, hunian layak, serta sarana pengendalian banjir di Ibu Kota.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan, pembiayaan sindikasi diperlukan lantaran Jakarta tidak boleh mengandalkan satu sumber pendanaan. Karena itu, sambung dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengembangkan berbagai skema pembiayaan guna mempercepat realisasi proyek prioritas, salah satunya dengan pembiayaan sindikasi.
"Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mempercepat pemenuhan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat dan memberikan dampak langsung bagi peningkatan kualitas layanan warga Jakarta," kata Pramono melalui keterangan pers di Jakarta, Jumat (25/9/2026).
Dia menjelaskan, dukungan Bank Jakarta dan PT SMI akan membantu merealisasikan sejumlah pembangunan. Pasalnya, Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan berbagai pembangunan infrastruktur untuk peningkatan konektivitas, penyediaan hunian layak, hingga penguatan sistem pengendalian banjir.
Dari total pembiayaan tersebut, Bank Jakarta menyediakan dana sebesar Rp 1 triliun, sedangkan PT SMI memberikan dukungan maksimal Rp 1,11 triliun. Perjanjian pembiayaan telah ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah, dan Direktur Utama Bank Jakarta Agus H Widodo di Balai Kota Jakarta, pada Rabu (16/9/2026).
Pembiayaan sindikasi tersebut mencakup tujuh kegiatan infrastruktur, yakni pembangunan Flyover Latumeten, Gedung Batavia Dinas Teknis Jatibaru, Rumah Susun Padat Karya Tahap II, serta Rumah Susun Rorotan IX Tahap I. Selain itu, pembiayaan dialokasikan untuk pembangunan waduk, situ, dan embung; polder dan kolam retensi; serta tanggul dan pengendali banjir Pesisir Pantai Tahap III.




