REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian menyampaikan, data kependudukan yang dikelola Ditjen Dukcapil Kemendagri menjadi fundamendal utama transformasi digital pemerintahan di Indonesia. Melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD), pemerintah membangun sistem pelayanan publik terintegrasi, akurat, aman, dan tepat sasaran.
Menurut Tito, Ditjen Dukcapil saat ini mengelola basis data penduduk paling lengkap di Indonesia, mencakup sekitar 297 juta penduduk Indonesia atau mendekati 99 persen populasi. Hal itu dilengkapi dengan identitas biometrik seperti pengenalan wajah (face recognition), sidik jari (fingerprint), hingga iris mata.
Pun datanya terus diperbarui setiap hari oleh Dinas Dukcapil kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Setiap peristiwa kependudukan, sambung dia, mulai dari kelahiran, kematian, perpindahan penduduk, hingga perubahan data administrasi, langsung terhubung ke sistem nasional.
"Data kependudukan yang dimiliki Dukcapil merupakan data paling lengkap di Indonesia. Di dalamnya terdapat identitas penduduk, data keluarga, status perkawinan, pekerjaan, hingga biometrik berupa sidik jari, iris mata, dan pengenalan wajah. Seluruh data tersebut menjadi dasar pengambilan kebijakan pemerintah," katanya dalam Rakornas Dukcapil dan Rilis Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester I Tahun 2026 di Jakarta Selatan Senin (3/8/2026).
Dia menjelaskan, data kependudukan yang akurat memungkinkan pemerintah memetakan kondisi masyarakat secara lebih rinci, mulai dari jumlah penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, wilayah, hingga karakteristik sosial ekonomi. Informasi tersebut menjadi pijakan dalam menyusun kebijakan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika