"Sebagian besar orang di dunia tidak bisa angkat tangan dan berbicara dengan bebas,” kata Dagmar Pruin, presiden Brot für die Welt, dalam acara peluncuran laporan tahunan organisasi yang membahas kondisi masyarakat sipil dan demokrasi pada hari Senin (18/5).
"Bahkan di Jerman, beberapa narasi sengaja disembunyikan,” tambah Pruin sembari memberi contoh bagaimana "Kritik terhadap gerakan ekstremisme sayap kanan dicap sebagai hal yang ideologis (tidak objektif).”
Laporan berjudul Atlas of Civil Society, diterbitkan setiap tahun oleh Brot für die Welt - sebuah organisasi bantuan kemanusiaan yang didukung oleh gereja-gereja Protestan di Jerman. Organisasi tersebut 'menggandeng' para mitranya untuk memberantas kelaparan global dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan di belahan dunia bagian selatan.
Tahun ini Atlas of Civil Society secara khusus berfokus pada disinformasi sebagai fenomena global.
Jerman masuk dalam kategori negara dengan keterbukaan yang terbatas, Indonesia stagnan
Menurut laporan yang mengkaji LSM, gerakan protes, dan kebebasan pers tersebut hanya 3,4% populasi dunia yang hidup di masyarakat yang benar-benar terbuka, sementara 30,7% hidup dalam kondisi yang sepenuhnya tertutup dan otoriter.
"Tahun ini, ada peningkatan sebesar 7% masyarakat yang dikategorikan memiliki keterbukaan yang terbatas,” kata pakar hak asasi manusia Brot für die Welt, Silke Pfeiffer. "Ini mencakup banyak negara dari belahan utara dunia, negara-negara yang mengaku sebagai negara demokratis, seperti AS, Prancis, Italia, dan Jerman.”
Jika baru tahun ini peringkat Jerman merosot, Indonesia telah beberapa tahun stagnan di posisi negara dengan keterbukaan yang terbatas. Tercatat 19,9% negara di dunia memiliki keterbukaan yang terbatas dengan hak-hak dasar yang terhambat secara hukum dan praktik, organisasi masyarakat sipil yang diawasi dan diintimidasi, dan aksi unjuk rasa yang kerap dibubarkan dengan kekerasan. Media ada, namun jurnalis rentan terhadap serangan dan tuntutan hukum, sehingga sering kali melakukan penyensoran diri.
Pfeiffer menyoroti meningkatnya kekerasan dari aparat keamanan dan penangkapan aksi protes di Jerman sebagai faktor utama yang membuat peringkat Jerman merosot.
Hal ini berdampak pada aksi demonstrasi solidaritas bagi warga sipil di Gaza dan protes terkait iklim. Insiden terkait diskriminasi kelompok queer, tindakan seksisme, rasisme dan antisemitisme dilaporkan meningkat.
Disinformasi merajalela seiring pesatnya perkembangan AI
Laporan tahun ini secara khusus menyoroti peningkatan disinformasi secara global, di era kecerdasan buatan dan Jerman pun tidak luput dari hal ini. Mengutip Ernst and Young AI Sentiment Index, yang mewawancarai 15.000 orang dari segala usia di 15 negara, termasuk Jerman, Brot für die Welt menemukan bahwa 75% responden survei tersebut khawatir akan mendapatkan informasi yang salah dari AI, tetapi hanya sekitar sepertiga yang menyelidiki informasi tersebut lebih lanjut.
Beberapa topik utama yang menjadi sasaran kampanye disinformasi berbasis AI adalah imigrasi (khususnya jika dikaitkan dengan tingkat kejahatan), komunitas LGBT+, dan perubahan iklim.
Pada tahun 2021, 23% warga Jerman berpendapat bahwa perubahan disebabkan oleh siklus alam dan tidak terkait dengan aktivitas manusia. Tahun lalu, angka tersebut naik menjadi 33%. Di seluruh Uni Eropa, angka tersebut meningkat dari 25% lima tahun lalu menjadi 35% pada tahun 2025.
Brot für die Welt menyerukan kepada Uni Eropa untuk memperkuat perlindungan bagi para aktivis dan kelompok masyarakat sipil, serta meningkatkan penegakan Undang-Undang Layanan Digital Uni Eropa.
Undang-undang Layanan Digital tersebut dimaksudkan untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan seperti Meta dan Google atas disinformasi dan ujaran kebencian di platform-platform tersebut. Namun, celah hukum dan bahasa yang ambigu telah memungkinkan raksasa teknologi memberi upaya yang minimal merespon tanggung jawab tersebut.
Berdaya melawan AI
Masyarakat sipil, dalam laporan tersebut disebut masih dapat berdaya melawan disinformasi KI. Beberapa organisasi telah mengembangkan pendekatan inovatif seperti JamiiCheck di Tanzania yang melibatkan pengguna forum daring untuk bersama-sama mendeteksi berita palsu (hoaks). Ada juga Dubawa dari Nigeria yang memanfaatkan AI untuk mentranskrip siaran radio, memeriksa klaim yang dapat diverifikasi, serta menyediakan bot WhatsApp agar masyarakat bisa melaporkan dugaan hoaks. Sedang di Brasil, organisasi Aos Fatos memakai sistem otomatis untuk mendeteksi kebohongan di media sosial agar klarifikasi dapat dipublikasikan dengan lebih cepat.
Hal ini relevan bagi Indonesia mengingat WhatsApp dan Telegram merupakan sumber informasi utama bagi banyak masyarakat. Penelitian internasional tahun 2025 yang melibatkan India, Indonesia, dan Kolombia menunjukkan bahwa berita keliru atau hoaks di WhatsApp menjadi masalah serius di mana banyak pengguna yang jarang membantah informasi palsu tersebut dan meluaskan penyebaran berita yang keliru.
Studi tersebut lebih lanjut menyatakan tidak ada solusi tunggal yang efektif melawan disinformasi. Diperlukan berbagai pendekatan dalam jangka pendek maupun panjang, mencakup regulasi platform, penguatan institusi demokratis, dan penguatan profesionalisme media. Masyarakat sipil juga disebut memainkan peran yang sangat penting dalam pengecekan fakta lewat pelatihan literasi media. Peran masyarakat tersebut juga perlu didukung dengan jurnalisme nirlaba yang dapat meminta pertanggungjawaban pemerintah dan para pemangku kepentingan atas disinformasi yang mereka sebarkan.
Namun, hal tersebut membutuhkan pendanaan jangka panjang dan juga perlindungan agar organisasi-organisasi tersebut dapat bekerja dengan aman.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Sorta Caroline
Editor: Rizki Nugraha
Ikuti Whatsapp Channel Republika