REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketika rudal-rudal Iran menyasar Dimona, fasilitas nuklir paling rahasia Israel di Gurun Negev, dunia menyadari bahwa perang ini telah memasuki dimensi yang tidak lagi sekadar soal kekuatan militer konvensional.

Sebuah batas yang selama puluhan tahun dijaga dengan sangat hati-hati, batas yang memisahkan konflik bersenjata biasa dari ancaman bencana nuklir, mendadak tampak rapuh dan rentan.

Di tengah kepulan asap konflik yang belum padam, tiga analis dari tiga latar belakang yang berbeda, seorang akademisi Turki yang menggeluti kebijakan nuklir, seorang ilmuwan politik Iran-Amerika yang berspesialisasi dalam transisi rezim, dan seorang kolumnis Arab yang membaca ulang makna solidaritas regional, menawarkan pembacaan yang berbeda-beda namun saling melengkapi.

Dibaca bersama, ketiganya membentuk sebuah argumen yang lebih besar dari bagian-bagiannya: bahwa perang ini bukan hanya tentang Iran, bukan hanya tentang Amerika, dan bukan hanya tentang Timur Tengah. Ia adalah tentang tatanan dunia yang sedang dalam proses mendefinisikan ulang dirinya sendiri.

Paradoks Nuklir: Siapa Sesungguhnya yang Mengancam: Israel atau Iran?

Merve Suna Ozel Ozcan, peneliti kebijakan keamanan yang menulis di Daily Sabah, memulai analisisnya dari sebuah pertanyaan yang tampak provokatif namun sebenarnya sangat sahih: dalam konflik ini, siapa yang sesungguhnya merupakan ancaman nuklir terbesar, Iran atau Israel?

Pertanyaan itu bukan retorika. Ia berakar pada sebuah asimetri hukum yang selama ini nyaris tak pernah dibahas secara terbuka dalam wacana mainstream Barat. Iran, sebagai negara penandatangan Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir sejak 1968, beroperasi dalam kerangka hukum internasional yang jelas meski diperdebatkan. Israel, sebaliknya, tidak hanya menolak menandatangani NPT, tetapi secara aktif membangun "opasitas nuklir," sebuah doktrin yang mempertahankan pencegahan tanpa pernah secara resmi mengakui kepemilikan senjata nuklir.

"Doktrin 'ketidaktransparansian nuklir' Israel yang dipertahankan di luar NPT mengungkap kontradiksi struktural dari tatanan nuklir internasional," tulis Ozcan. Dan kontradiksi itu kini tidak lagi bisa disembunyikan di balik abstraksi diplomatik.

Data SIPRI memperkirakan Israel memiliki sekitar 90 hulu ledak nuklir, meski sejumlah analisis menyebut angka itu bisa mencapai 300. Sementara Iran, dengan uranium yang diperkaya hingga 60 persen dan cadangan sekitar 440 kilogram, secara teoritis memiliki kapasitas untuk memproduksi beberapa senjata nuklir namun belum pernah secara resmi mendeklarasikan kepemilikannya.

Ozcan mengidentifikasi logika baru yang muncul dalam konflik ini: "Para aktor lebih memilih untuk membuat sistem energi dan lingkungan musuh mereka tidak berfungsi daripada menghancurkannya secara langsung."

Implikasi dari logika ini sangat serius. Direktur Jenderal Rosatom, Alexei Likhachev, telah memperingatkan bahwa fasilitas nuklir Bushehr saja mengandung 72 ton material fisil dan 210 ton bahan bakar nuklir bekas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika