REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Israel secara resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian pada hari Rabu menjelang pertemuan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dengan Presiden Donald Trump di Gedung Putih.
Netanyahu menandatangani dokumen tersebut di hadapan Menteri Luar Negeri Marco Rubio sesaat sebelum jadwal pembicaraannya dengan Presiden AS Donald Trump. Ini menandai langkah diplomatik ketika kedua pemimpin bersiap untuk membahas langkah terkini di Timur Tengah.
Perdana Menteri yang diburu Mahkamah Pidana Internasional (ICJ) atas kejahatan perang tersebut mengatakan pada X bahwa meskipun perundingan tersebut akan mencakup beberapa isu, termasuk Gaza, perundingan tersebut “pertama dan terpenting” akan berpusat pada perundingan dengan Iran.
Para pemimpin dari 17 negara berpartisipasi dalam upacara penandatanganan piagam Dewan Perdamaian Gaza di Davos, Swiss, pada akhir Januari. Anggotanya termasuk presiden dan pejabat senior pemerintah dari negara-negara Muslim termasuk Presiden RI Prabowo Subianto.
Netanyahu tidak hadir pada upacara tersebut, di mana para pemimpin dunia menandatangani piagam pendirian bersama Trump, yang duduk di tengah panggung.
Prior to his meeting with President Trump at the White House, Prime Minister Netanyahu signed up, in the presence of Secretary of State Rubio, as a member of the Board of Peace. pic.twitter.com/d6F0LjMGIs
— Prime Minister of Israel (IsraeliPM) February 11, 2026
Namun, kantornya sebelumnya mengatakan bahwa dia akan menerima undangan Trump untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian. Ini setelah Israel sempat menolak menyusul kekhawatiran sebelumnya yang dia kemukakan mengenai susunan dewan eksekutif Gaza, khususnya peran Qatar dan Turki.
Pemimpin Hamas Mahmoud Mardawi mengkritik keanggotaan Netanyahu di Board of Peace. Ia menyatakan bahwa langkah tersebut bertentangan dengan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.
“Keberadaan Netanyahu di dewan tersebut memperkuat kecurigaan, memperdalam hilangnya kepercayaan, dan merupakan hadiah bagi kebijakan genosida dan penindasan alih-alih meminta pertanggungjawaban mereka,” tulis Mardawi menulis di platform X.
Ia menambahkan, keputusan politik tersebut tak bisa menghapus nilai-nilai yang dipegang perlawanan Palestina. “Hal kami adalah sesuatu yang konstan, dan matahari keadilan tak akan bisa ditutupi dan tidak akan hilang selama masih ada yang menuntutnya.”
Ikuti Whatsapp Channel Republika