REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aqsa Working Group (AWG) menilai bahwa Dewan Perdamaian Gaza dan International Stabilization Force (ISF) yang diusulkan Presiden AS Donald Trump tidak bertujuan untuk mewujudkan Palestina yang merdeka. Tetapi untuk mengamankan kepentingan Israel.
"Rencana Trump melalui Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) dan International Stabilization Force tidak ditujukan bagi terwujudnya Palestina yang merdeka, berdaulat, dan berhak menentukan nasibnya sendiri apalagi terbebasnya Masjid Al Aqsa," kata Ketua Presidium AWG, M. Anshorullah.
Dalam siaran pers AWG di Jakarta, Kamis (22/1/2026), Anshorullah mengatakan skema tersebut adalah perangkap geopolitik AS untuk mengamankan kepentingan Zionis Israel dan memperluas hegemoni Amerika sebagai wujud dari imperialisme baru. Menurut dia, resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengadopsi proposal Trump tentang perdamaian Gaza dan Palestina terbukti gagal menghentikan kejahatan Zionis Israel.
"Sejak resolusi tersebut ditetapkan, agresi militer terus berlangsung selama setidaknya 80 hari dan telah menyebabkan hampir 450 warga Gaza syahid dan ribuan lainnya terluka, meski pihak pejuang telah menunaikan komitmen pengembalian seluruh sandera," kata Anshorullah.
Dia menyebutkan bahwa keterlibatan Israel dalam Dewan Internasional untuk rekonstruksi Gaza adalah keputusan yang absurd, bertentangan dengan logika keadilan dan prinsip hukum internasional.
"Pelaku genosida tidak layak menjadi arsitek perdamaian. Israel seharusnya ditangkap dan diseret ke Mahkamah Internasional atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Seperti dahulu rezim Nazi diadili melalui Nuremberg Trial setelah Perang Dunia II," kata Anshorullah.
Pembentukan Dewan Perdamaian menegaskan bahwa eksistensi PBB sebagai badan internasional tertinggi telah kehilangan martabatnya. "Karena itu, Aqsa Working Group menyerukan, alih-alih bergabung dengan rencana Trump yang penuh dengan kepentingan oligarki global, lebih baik bersatu padu melakukan reformasi PBB, terutama keanggotaan tetap DK PBB dan hak vetonya," katanya.
AWG meminta Presiden Indonesia Prabowo Subianto untuk menarik diri dari seluruh skema dan rencana Trump terkait Dewan Perdamaian Gaza. AWG juga menegaskan kembali posisi Indonesia yang konsisten menolak penjajahan dan membela kemerdekaan Palestina sebagaimana amanat Konstitusi.
"AWG mengajak seluruh masyarakat Indonesia dan dunia untuk waspada terhadap narasi perdamaian palsu, memperkuat solidaritas global, dan terus menekan agar genosida di Gaza dihentikan tanpa syarat demi perdamaian dunia, kemerdekaan Palestina, dan terbebasnya Masjid Al Aqsa," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika