REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- - Teheran mengecam pernyataan negara-negara G7 tentang kesiapan mereka menjatuhkan sanksi baru terkait aksi protes yang mengguncang Iran.

Kecaman itu disampaikan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Iran dalam pernyataan yang diunggah di Telegram, seperti dikutip RIA Novosti pada Sabtu (17/1).

Sebelumnya, G7 menyatakan siap memberlakukan pembatasan tambahan jika pemerintah Iran menentang aksi protes. Kelompok negara itu menyampaikan keprihatinan atas situasi di Iran dan menyerukan agar Teheran menahan diri.

"Kementerian Luar Negeri Iran mengecam pernyataan negara-negara G7 yang merupakan bentuk campur tangan langsung dalam urusan dalam negeri Republik Islam Iran," kata Kemlu Iran.

Teheran menilai pernyataan tersebut sebagai bukti nyata sikap palsu dan munafik G7 yang dipimpin Amerika Serikat, dalam isu hak asasi manusia. 

Gelombang protes melanda Iran pada akhir Desember 2025 di tengah kekhawatiran terhadap meningkatnya inflasi akibat melemahnya nilai tukar mata uang rial.

Sejak 8 Januari, menyusul seruan dari Reza Pahlavi, putra Shah Iran yang digulingkan pada 1979, aksi tersebut semakin intensif. Pada hari yang sama, akses internet di negara itu diblokir.

Di sejumlah kota, protes berubah menjadi bentrokan dengan polisi ketika demonstran meneriakkan slogan-slogan anti pemerintah. Ada laporan soal korban di kalangan aparat keamanan dan demonstran.

Pada akhir Desember, Presiden AS Donald Trump mengatakan akan mendukung serangan baru terhadap Iran jika negara itu berusaha melanjutkan pengembangan program rudal dan nuklir.

Trump kemudian mengancam akan melancarkan serangan besar ke Iran jika pengunjuk rasa terbunuh. Ia juga berjanji mendukung rakyat Iran jika diperlukan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika