REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara. Operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan pada Minggu (11/1). Kasus ini diduga merugikan negara hingga Rp59 miliar.
Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa tersangka terdiri dari DWB selaku Kepala KPP Madya Jakut, AGS sebagai Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi, ASB sebagai Tim Penilai, ABD sebagai konsultan pajak, dan EY selaku Staf PT Wanatiara Persada (WP).
Kasus ini berawal dari laporan kewajiban pajak bumi dan bangunan (PBB) PT WP untuk periode pajak 2023. Kerugian negara timbul karena jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp75 miliar, namun diubah menjadi Rp15,7 miliar.
Transformasi Digital Kemenkum
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyatakan bahwa transformasi digital di Kementerian Hukum akan selesai pada April 2026. Transformasi ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dan menjadi fokus utama kementerian.
Pengawalan Persija
Polda Jawa Barat mengerahkan kendaraan taktis (rantis) untuk mengawal tim Persija Jakarta menuju Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) menjelang pertandingan melawan Persib Bandung. Langkah ini diambil untuk memastikan keamanan dan ketepatan waktu kedatangan tim.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika