Selasa 16 Dec 2025 23:38 WIB

Satgas atau Badan Khusus Rekonstruksi Dinilai Tepat, Ini Sejumlah Alasannya

Keberadaan Satgas atau Badan Rekonstruksi memecah kebuntuan birokrasi.

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Azis Subekti
Foto: Dok Istimewa
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Azis Subekti

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Pembentukan Satgas atau Badan Khusus Rehabilitasi atau Rekonstruksi yang digagas Presiden Prabowo Subianto dinilai tepat.

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Azis Subekti, mengatakan apa yang disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat paripurna kabinet pada Selasa (15/12/2025) patut didukung dengan kepala dingin, dada yang lebar dan kerja cepat, negara hadir, situasi dipantau.

Baca Juga

“Kita masuk ke fase rehabilitasi serta rekonstruksi, melalui satgas atau badan khusus. Ini bukan sekadar kalimat, ini arah kerja konkret,” kata dia, kepada media, Selasa. 

Dia mengandaikan, dirinya adalah seorang ahli mesin. Maka tanggap darurat itu rehabilitasi dan rekonstruksi itu gigi persnelingnya.

Kalau remnya sudah diinjak untuk siap-siap menekan kopling, tetapi giginya tidak segera dinaikkan/dimasukkan, kendaraan pemulihan akan ngeden, dengung gas tak terkonversi menjadi tenaga penggerak yang mestinya terjadi akselerasi.

“Akibatnya korban akan menunggu terlalu lama. Kita tidak boleh terjebak pada pola lama, riuh di awal, senyap pada substansi penyelesaian masalah,” tutur dia.

Karena itu, kata dia, Satgas/Badan Rehabilitasi dan rekonstruksi harus dipahami sebagai mesin pemulihan, bukan tambahan stempel bukan sekadar tambah lembaga apalagi bikin kerja berbelit.

“Badan/Satgas rehabilitasi dan rekonstruksi itu harus menjadi satu komando, satu data, satu target, satu ritme dari pusat sampai daerah,” ujar dia.

Dia menyebut, yang paling sering bocor dalam penanganan pascabencana itu bukan hanya dana. Yang bocor itu waktu. Data berputar-putar, kewenangan tarik-menarik, pengadaan bertele-tele, laporan tebal tapi tidak berdampak pada penanganan korban dan infrastruktur.

“Kalau kita biarkan kebocoran waktu ini terjadi, maka rehabilitasi akan jadi sekadar rapat-rapat koordinasi yang ramai di meja kerja-sedikit kerja seolah-olah masalah beres,” ujar dia.

Dia menyatakan mendukung penuh arahan Presiden, untuk mengoptimalkan kerja dan eksekusi penanganan yang jelas dan cepat. Pertama, satu pintu koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemda. Jangan “semua kerja”, tapi tidak ada yang memimpin, serta berkolaborasi dengan tokoh dan ulama untuk membangkitkan semangat warga lebih cepat.

 

photo
Pengendara sepeda motor melintasi jalan negara Bireuen-Takengon yang amblas di Bireuen, Aceh, Senin (15/12/2025). Bencana alam akibat hujan deras akhir November lalu mengakibatkan sekitar 17 titik longsor yang menutupi badan jalan dan 18 lokasi badan jalan amblas dari Juli Bireuen hingga kilometer 45 Bener Meriah. - (ANTARA FOTO/Irwansyah Putra)

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement