REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan komitmennya untuk melaksanakan kebijakan strategi pertahanan. Hal ini disampaikannya dalam menyambut momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 TNI.
Menurut dia, kebijakan strategi pertahanan nasional tidak melulu dalam bentuk operasi militer berupa perang. Sebab, aturan perundang-undangan di Indonesia memahami adanya operasi militer selain perang.
Agus menerangkan, sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI melaksanakan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. kedua bentuk operasi itu merupakan tanggung jawab dalam menegakkan kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Dalam konteks kebijakan nasional saat ini, pelaksanaan operasi militer untuk perang menegaskan kesiapan TNI untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman militer yang dapat mengganggu kedaulatan dan keutuhan negara," kata Jenderal Agus Subiyanto melalui keterangan tertulis yang diterima Republika, Sabtu (4/10/2025).
Operasi militer selain perang, sambung dia, dilakukan untuk mendukung agenda nasional. Hal itu termasuk mendukung program strategis nasional, menjaga stabilitas keamanan dalam negeri, dan membantu tugas pemerintah di daerah.
"Termasuk pembangunan dan ketahanan pangan serta penanggulangan bencana alam," ujar Agus.
Oleh karena itu, jelas dia, TNI saat ini tidak hanya siap di medan tempur. Lebih dari itu, TNI juga menjadi kekuatan yang bermanfaat, adaptif, dan selalu siap bersinergi dengan seluruh komponen bangsa.
Ia menegaskan, TNI berasal dari rakyat dan mengabdi untuk rakyat. Jenderal Agus menyampaikan apresiasi tinggi kepada masyarakat yang selama ini percaya pada TNI.
"Kepada seluruh masyarakat yang sangat saya cintai, atas nama seluruh keluarga besar TNI, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan, dukungan dan kebersamaannya, sehingga TNI mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan negara kepada TNI," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika