Kamis 25 Sep 2025 00:00 WIB

MPR Tegaskan Hormati Kedaulatan Demi Perdamaian Dunia

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menekankan pentingnya saling menghormati kedaulatan negara dan hukum internasional untuk perdamaian dunia.

Rep: antara/ Red: antara
MPR: Saling hormati kedaulatan negara upaya wujudkan perdamaian dunia.
Foto: antara
MPR: Saling hormati kedaulatan negara upaya wujudkan perdamaian dunia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menegaskan bahwa menghormati kedaulatan setiap negara dan menjunjung tinggi hukum internasional adalah kunci dalam mewujudkan perdamaian dunia. Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi daring bertema "Peran Indonesia dalam Perdamaian Timur Tengah Pasca-Serangan Israel ke Qatar" yang diselenggarakan oleh Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu.

Lestari menyatakan bahwa perdamaian harus didasarkan pada kesepahaman bahwa damai berarti komitmen pada kemanusiaan dan mengakhiri semua bentuk permusuhan. Ia menilai sikap Pemerintah Indonesia yang mendukung kedaulatan Qatar pasca-serangan Israel pada 9 September 2025 sebagai langkah tepat. Hal ini selaras dengan upaya merealisasikan amanat Konstitusi UUD 1945 untuk berkontribusi dalam ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Duta Besar RI untuk Iran periode 2012-2016, Dian Wirengjurit, dalam diskusi tersebut mengungkapkan bahwa Qatar sering kali bersikap ambigu dalam perselisihan di kawasan Timur Tengah, berperan sebagai penengah. Namun, untuk Indonesia, peran serupa dalam konflik Timur Tengah cukup sulit dilakukan karena keterbatasan leverage.

Menurut Guru Besar Hubungan Internasional UGM Siti Mutiah Setiawati, walau peran Indonesia dalam konflik Palestina-Israel tampak kecil, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina tetap penting dan bisa diperhatikan dunia. Langkah diplomasi Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina di berbagai kesempatan adalah kontribusi signifikan.

Pasca serangan Israel ke Qatar, Presiden Prabowo langsung bertemu Emir Qatar untuk menyampaikan simpati, sejalan dengan kehadiran Menteri Luar Negeri RI pada KTT Darurat OKI di Doha. Usul two state solution dan pengakuan Palestina sebagai negara merdeka oleh Presiden Prabowo juga dianggap langkah penting.

Namun, Dosen Hubungan Internasional UI Broto Wardoyo menyatakan bahwa meskipun sulit, bukan berarti peran aktif Indonesia dalam perdamaian Timur Tengah tidak dapat direalisasikan. Ketergantungan negara-negara Arab pada Amerika Serikat membuat kondisi politik kawasan tetap kompleks.

Wakil Direktur Eksekutif Bidang Studi CSIS Shafiah F. Muhibat menambahkan bahwa berbagai pendapat menunjukkan Indonesia masih jauh dari peran aktif dalam mewujudkan perdamaian Timur Tengah karena negara-negara Arab terjebak dalam kepentingan masing-masing.

Menurut Wartawan senior Saur Hutabarat, meskipun solidaritas kemanusiaan meningkat dan dukungan kemerdekaan Palestina di forum internasional bertambah, penyelesaian konflik Israel-Palestina tetap memerlukan waktu dan usaha panjang.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement