REPUBLIKA.CO.ID, KENDARI, – Ratusan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, menuntut pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Mereka juga meminta pencopotan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo dan peningkatan gaji guru honorer di Sultra.
Menurut Jordi Apriyanto, Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Kendari, aksi ini dilakukan untuk menagih janji DPRD Sultra terkait dukungan percepatan pengesahan RUU tersebut. Namun, tidak ada satu pun anggota DPRD yang menemui massa atau berdiskusi mengenai tuntutan mereka.
Atas kekecewaan tersebut, para mahasiswa menduduki ruang rapat paripurna DPRD dan membakar ban di halaman kantor legislatif. Jordi menjelaskan, langkah tersebut diambil karena 45 anggota DPRD Sultra belum menyampaikan tuntutan mereka ke DPR RI sesuai dengan janji sebelumnya.
Ketua DPRD Sultra, La Ode Tariala, belum memberikan komentar terkait aksi tersebut meski telah dihubungi melalui pesan seluler. Demonstrasi ini juga ditandai dengan pembakaran ban bekas di depan lobi Kantor DPRD Provinsi Sultra.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika