REPUBLIKA.CO.ID, LEBAK -- Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar optimistis program Sekolah Rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto dapat memutus kemiskinan antargenerasi dengan menyediakan pendidikan yang baik, berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

“Kami meyakini Sekolah Rakyat yang sasarannya keluarga miskin dan miskin ekstrem dapat memutus mata rantai kemiskinan,” kata Ansory saat mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) Rangkasbitung 34 di Gedung BPMP Kabupaten Lebak, Kamis (11/9/2025).

Sekolah Rakyat sebagai sekolah alternatif bertujuan memutus kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Sekolah ini dirancang berasrama atau boarding school dengan fasilitas lengkap, mulai dari asrama, laboratorium, hingga peralatan berbasis teknologi.

Selain itu, kurikulum yang diterapkan mengombinasikan tiga pendekatan, yakni Kurikulum Orientasi (masa persiapan), Kurikulum Format (sesuai standar nasional), dan Kurikulum Berasrama (penguatan karakter dan nilai kebangsaan).

“Kami dari Komisi VIII DPR tentu sangat mendukung Sekolah Rakyat yang leading sector pengelolaannya berada di Kementerian Sosial,” ujar Ansory.

Menurutnya, pada 2025 Komisi VIII DPR RI menyetujui tambahan anggaran Kementerian Sosial sebesar Rp2,3 triliun, yang sebagian dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan operasional Sekolah Rakyat.

Karena itu, pelaksanaan Sekolah Rakyat di Kabupaten Lebak, Banten, diharapkan berjalan efektif dan efisien sehingga tercapai tujuan sebagaimana yang diimpikan Presiden Prabowo. Ansory menekankan, rekrutmen Sekolah Rakyat yang dimulai 14 Juli 2025 harus berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial nasional serta dipastikan keakuratannya melalui proses verifikasi dan validasi.

“Kami minta pemerintah daerah juga mendukung Sekolah Rakyat dan membantu penyediaan lahan untuk pembangunannya,” ucap Ansory.

Bupati Lebak, Mochamad Hasbi Asyidiki, menyatakan dukungan penuh terhadap program Sekolah Rakyat. Ia menegaskan pendidikan berkualitas menjadi solusi penting mengingat angka kemiskinan di Lebak masih tinggi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru 2025, jumlah penduduk miskin di Lebak mencapai 111 ribu jiwa, termasuk lebih dari 17 ribu jiwa dalam kategori miskin ekstrem. “Kami sangat mendukung Sekolah Rakyat dan berharap program ini benar-benar mampu memutus kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan,” kata Hasbi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika