REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa tidak akan ada pemotongan lebih lanjut pada dana transfer daerah (TKD) dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2026. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers di Istana Presiden pada Rabu malam.

Purbaya menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah mengenai transfer daerah bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi. Ia menambahkan, pemerintah akan lebih fokus pada penyerapan anggaran yang lebih baik dan pengelolaan penggunaan anggaran yang lebih kuat untuk menghindari gangguan pada sistem keuangan.

Sebelumnya pada hari yang sama, Purbaya bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Presiden untuk melaporkan hasil pertemuan kerja pertamanya dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta. Mereka juga membahas perkembangan RAPBN 2026, di mana angka-angka masih dalam tahap pembahasan dengan DPR.

Purbaya juga menyampaikan usulan pemerintah terkait kemungkinan penyesuaian beberapa pos anggaran dalam RAPBN 2026. Meski begitu, ia belum bisa mengungkapkan secara rinci karena diskusi dengan DPR masih berlangsung.

Dalam pertemuan dengan DPR, Purbaya dan Komisi XI meninjau rencana kerja anggaran tahun 2026 dari Kementerian Keuangan yang bernilai Rp52,16 triliun. Target pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia dalam RAPBN 2026 ditetapkan sebesar 5,4 persen, lebih tinggi dari target 5,2 persen pada anggaran 2025.

Dari segi komponen, pertumbuhan investasi diproyeksikan melambat dari 5,5 persen tahun ini menjadi 5,2 persen tahun depan. Sementara itu, konsumsi rumah tangga diperkirakan meningkat dari 5,0 persen menjadi 5,2 persen, dan ekspor dari 5,4 persen menjadi 6,7 persen. Sektor pertanian diharapkan tumbuh 4,1 persen, manufaktur 5,2 persen, dan informasi serta komunikasi 8,0 persen pada 2026.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika