REPUBLIKA.CO.ID,NGAWI– Anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi PDI-P, Budi Sulistyono, mengapresiasi cara mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ngawi dalam menyampaikan aspirasi terkait kinerja aparat penegak hukum (APH).
Menurutnya, dialog yang dilakukan secara langsung dan damai menjadi bentuk komunikasi sehat antara mahasiswa dan wakil rakyat.
“Saya menyambut baik kehadiran teman-teman HMI. Cara mereka datang langsung, berdialog, tanpa teriak-teriak di jalan, ini bentuk komunikasi yang elegan. Aspirasi soal menjaga Ngawi agar tetap ramah akan saya bawa ke pusat,” ujar Budi Sulistyono atau yang akrab disapa Kanang dalam keterangan tertulisnya
Mantan Bupati Ngawi dua periode itu menambahkan, seluruh pejabat vertikal di Kabupaten Ngawi perlu tetap menjalankan tugas sesuai aturan. Ia juga membuka kemungkinan menghadirkan Komisi III DPR RI untuk memantau kinerja aparat penegak hukum di daerah.
“Kami akan pantau dan evaluasi. Jika dibutuhkan, saya akan undang Komisi III untuk melihat langsung bagaimana kinerja para pejabat vertikal, mulai dari Kapolres, Dandim, Kajari, hingga instansi lain seperti BPS dan Kementerian Agama,” tegasnya.
Sebelumnya, puluhan mahasiswa HMI Cabang Ngawi sebelumnya mendatangi kediaman Kanang di Jalan Hasanudin, Ngawi. Ketua HMI Ngawi, Eko Purnomo, mengatakan aksi ini merupakan instruksi organisasi untuk menyuarakan aspirasi kepada wakil rakyat di daerah masing-masing.
“Kami datang ke rumah beliau untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Di beberapa daerah aksi massa berujung ricuh, tapi di Ngawi kami menjunjung nilai Ngawi Ramah, sehingga kami pilih untuk sowan,” kata Eko.
Dalam pertemuan tersebut, HMI menyampaikan keprihatinan atas penegakan hukum yang dinilai mulai bergeser dari nilai keramahtamahan khas Ngawi. Eko menekankan bahwa meski beberapa kasus korupsi berhasil diungkap, pendekatan aparat sebaiknya tetap memperhatikan kultur masyarakat.
“Kinerja APH memang penting, tetapi bagaimana suasana dan pendekatan yang digunakan juga harus diperhatikan. Kita tidak ingin ada ketegangan yang menciptakan ketakutan di masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya, di lokasi berbeda, aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kabupaten Ngawi juga menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Ngawi dengan membawa lima tuntutan. Aksi tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Ngawi Yuwono Kartiko bersama Kapolres Ngawi.
Baik HMI maupun BEM menegaskan aksi damai yang dilakukan merupakan bentuk kepedulian terhadap dinamika penegakan hukum serta tata kelola pemerintahan di Ngawi. Mereka berharap agar daerah tetap menjaga citra sebagai “Kota Ramah.”
Ikuti Whatsapp Channel Republika