REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Pemimpin partai kiri jauh France Unbowed (LFI), Jean-Luc Melenchon, Sabtu (6/9/2025) mengatakan pihak oposisi telah mengajukan mosi kepada parlemen untuk memakzulkan Presiden Emmanuel Macron. Ia juga menyebut pemerintahan Perdana Menteri Francois Bayrou kemungkinan akan jatuh dalam pemungutan suara mosi percaya, Senin (8/9/2025) mendatang, dan menilai hal itu sebagai “kemenangan rakyat.”
“Dia harus mundur,” ujar Melenchon dalam konferensi pers di Kota Lille, Prancis utara.
Mengenai situasi di Jalur Gaza, Melenchon menambahkan, jika partainya berkuasa, Angkatan Laut Prancis akan mengawal kapal-kapal Global Sumud Flotilla yang membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Prancis kini menghadapi ketegangan politik yang semakin meningkat ketika Bayrou bersiap menghadapi pemungutan suara penting di Majelis Nasional. Bayrou, yang pada Juli lalu memaparkan kerangka anggaran 2026, berupaya mendapat dukungan atas rencana penghematan hampir 44 miliar euro (sekitar Rp839,56 triliun) sebagai bagian dari upaya menekan utang publik Prancis yang kini mencapai 113 persen dari PDB.
Prancis juga memiliki salah satu defisit anggaran terbesar di Uni Eropa, yakni 5,8 persen. Bayrou memperingatkan bahwa negara berada “di ambang terlilit utang berlebihan” dan menyerukan para anggota parlemen untuk memilih “tanggung jawab daripada kekacauan.”
Partai oposisi dari berbagai spektrum, mulai dari LFI, Partai Sosialis, hingga sayap kanan jauh National Rally (RN), menyatakan akan menolak pemerintahan Bayrou. Negosiasi anggaran selama ini menjadi sumber utama ketegangan dalam politik Prancis.
Kegagalan mencapai kesepakatan terkait anggaran 2025 tahun lalu menyebabkan jatuhnya pemerintahan Michel Barnier pada Desember, setelah partai kiri dan kanan jauh bersatu mendukung mosi tidak percaya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika