REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong pengadaan barang dan jasa berbasis digital serta pemberdayaan ekonomi lokal. Salah satu caranya melalui ajang temu bisnis yang digelar bersama lokapasar mitra Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP RI) Mbizmarket.
Pemprov Kalimantan Barat menghadirkan 40 UMKM terpilih, yang dipertemukan dengan pejabat Pemerintah Daerah dari berbagai Kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Perhelatan ini untuk memperluas akses pasar digital bagi pelaku usaha lokal.
Wakil Gubernur Pemprov Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menyampaikan kegiatan ini membuka wawasan semua pihak selain bentuk edukasi bagi pelaku usaha di Kalimantan Barat. Proses pengadaan barang dan jasa bisa menjadi berkualitas, dan yang terpenting lagi, dapat memprioritaskan produk lokal UMKM.
"Penyerapan anggaran diharapkan bisa ikut menunjang pertumbuhan UMKM di Kalimantan Barat. Namun demikian tetap perlu kerja sama dengan semua pihak untuk menumbuhkan inovasi dan kreativitas," ujar dia.
Selama periode 2024 hingga pertengahan 2025, Pemprov Kalimantan Barat mencatatkan nilai transaksi pengadaan daring peringkat empat tertinggi secara nasional di lokapasar mitra LKPP RI, yakni lebih dari Rp 255 miliar dengan melibatkan lebih dari 2.000 penyedia lokal. Angka ini meningkat secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan menjadikan Kalimantan Barat sebagai barometer nasional dalam efisiensi dan inklusi ekonomi melalui pengadaan pemerintah.
Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi, dalam sambutannya menyatakan data-data transaksi dari lokapasar mitra LKPP RI ini terintegrasi dengan data-data di LKPP. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah pusat dan daerah pada saat mengambil kebijakan terkait dengan pengadaan, memiliki data yang cukup dan jelas untuk memajukan UMKM, Koperasi, dan memajukan produk lokal.
"Kami di lapangan, banyak dibantu oleh rekan-rekan dari lokapasar, salah satunya adalah Mbizmarket yang intens sekali melakukan penetrasi dan sosialisas ke daerah-daerah," kata dia.
Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP RI, Patria Susantosa, menambahkan berdasarkan Inpres Nomor 2 tahun 2022, setiap belanja daerah maupun pusat, dengan sumber anggaran dari APBN maupun APBD, maka minimal 40 persen harus dipakai untuk membeli produk UMKM, atau melibatkan produk UMKM. Berdasarkan laporan nasional hari ini, angkanya sudah mencapai 44 persen.
"Jadi dari RUP yang rata-rata Rp 1.200 trililun di pemerintah pusat, sejumlah 44 persen sudah memakai atau menggunakan penyedia UMKM. Hal ini mengindikasikan situasi yang semakin membaik,” ungkapnya.
CEO dan Co-Founder Mbizmarket, Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan, mengapresiasi komitmen Pemprov Kalimantan Barat, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah mendorong transformasi pengadaan digital dengan melakukan pengadaan barang/jasa kebutuhan pemerintah melalui lokapasar Mbizmarket. Ia juga mengapresiasi BPD Kalimantan Barat yang saat ini sedang intens membangun koneksi host to host.
"Sehingga segera pelaku usaha UMKM di Kalimantan Barat dapat menerima pembayaran di saldo penjualan mereka pada hari yang sama ketika transaksi dilakukan”, ujar Ryn Mulyanto.
Pengelolaan pengadaan barang dan jasa melalui Lokapasar mitra resmi LKPP RI ini dinilai telah menciptakan proses belanja yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada pelaku usaha lokal. Diharapkan, inisiatif ini dapat menjadi contoh dan dapat direplikasi oleh pemerintah daerah lainnya di seluruh Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika