REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menjelaskan, pemerintah tidak pernah meminta kepada platform jejaring sosial Tiktok untuk menghentikan fitur 'Live'. Dia menegaskan, langkah itu dilakukan berdasarkan inisiatif dari platform terkait.

"Perlu kami tegaskan di sini, bahwa kebijakan itu (ditangguhkannya fitur Live) bukan atas instruksi dari pemerintah, tapi secara sukarela dilakukan oleh Tiktok," kata Nezar saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2025).

Nezar mengatakan, berdasarkan komunikasi dengan Tiktok, dihentikannya fitur 'Live' di Indonesia terjadi karena temuan platform terhadap konten-konten digital selama gelombang demonstrasi. Hal itu dinilai tidak sejalan dengan panduan komunitas (community guidelines) dari TikTok.

Menurut Nezar, kondisi itu juga sebenarnya sudah dijelaskan oleh Tiktok secara transparan. Meski begitu, ia merasa, perlu menegaskan, pemerintah tidak menginstruksikan langkah tersebut. Nezar menilai, langkah itu diambil platform untuk tetap menjaga ruang digital Indonesia tetap aman dan kondusif.

"Kita akan terus berkolaborasi gitu ya, untuk bisa mewujudkan ruang digital yang aman dan sehat buat semuanya," kata Nezar.

Dia menyatakan, pemerintah bakal mengevaluasi konten-konten provokasi akibat demonstrasi. Menurut Nezar, pemerintah berkomitmen menjaga semangat kebebasan berpendapat di ruang digital karena itu merupakan hak masyarakat. Namun adanya konten-konten negatif itu memang perlu ditangani agar tidak menimbulkan masalah yang berdampak ke kehidupan nyata.

"Kita inginkan sekali lagi, ekspresi warga itu bisa disampaikan dengan baik di platform-platform media sosial, tapi juga kita harus memikirkan keselamatan warga atas beredarnya konten-konten yang provokatif, yang menganjurkan pembakaran, bahkan mengarahkan kepada pembunuhan dan lain-lain. Ini juga mesti harus jadi perhatian," kata Nezar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika