REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON — Menteri Luar Negeri Marco Rubio telah mencabut visa Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan 80 pejabat lainnya menjelang pertemuan tingkat tinggi tahunan Majelis Umum PBB bulan depan. Langkah yang melanggar hukum internasional ini diambil menjelang upaya pengakuan negara Palestina oleh sejumlah negara Eropa di Majelis Umum PBB September ini.
Seorang pejabat Departemen Luar Negeri, yang berbicara tanpa menyebut nama untuk membahas masalah visa yang biasanya dirahasiakan, mengungkapkan pada Jumat bahwa Abbas dan pejabat lain dari Otoritas Palestina termasuk di antara mereka yang terkena dampak pembatasan visa baru. Namun perwakilan Palestina yang ditugaskan pada misi PBB diberikan pengecualian.
Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, mengatakan kepada wartawan bahwa Abbas berencana memimpin delegasi ke pertemuan-pertemuan PBB dan diperkirakan akan berpidato di Majelis Umum – seperti yang telah dilakukannya selama bertahun-tahun.
Dia juga diperkirakan akan menghadiri pertemuan tingkat tinggi yang dipimpin bersama oleh Perancis dan Arab Saudi pada 22 September mengenai solusi dua negara, yang menyerukan agar Israel hidup berdampingan dengan Palestina yang merdeka. Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia berniat mengakui Palestina pada kesempatan itu.
Langkah ini adalah yang terbaru dari serangkaian langkah yang diambil pemerintahan Trump untuk menargetkan warga Palestina dengan pembatasan visa dan dilakukan ketika militer Israel menyatakan kota terbesar di Gaza sebagai zona tempur. Departemen Luar Negeri AS juga menangguhkan program yang mengizinkan anak-anak Palestina yang terluka dari Gaza untuk datang ke AS untuk mendapatkan perawatan medis setelah mendapat kecaman di media sosial dari beberapa kelompok konservatif.
Departemen Luar Negeri AS mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Rubio juga memerintahkan beberapa permohonan visa baru dari pejabat Palestina, termasuk mereka yang terkait dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), ditolak.
“Adalah kepentingan keamanan nasional kita untuk meminta pertanggungjawaban PLO dan PA karena tidak mematuhi komitmen mereka, dan karena merusak prospek perdamaian,” kata pernyataan itu.
Dikatakan bahwa untuk dianggap sebagai mitra perdamaian, kelompok-kelompok tersebut “harus secara konsisten menolak terorisme, dan mengakhiri hasutan terorisme dalam bidang pendidikan, sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang AS dan sebagaimana dijanjikan oleh PLO.”
Ikuti Whatsapp Channel Republika