Sabtu 30 Aug 2025 01:15 WIB

Kementerian Transmigrasi Usulkan Anggaran Rp1,9 Triliun untuk Tahun 2026

Kementerian Transmigrasi ajukan anggaran Rp1,9 triliun untuk tahun 2026 guna melanjutkan Program Transmigrasi Patriot.

Rep: antara/ Red: antara
Kementrans usul anggaran Rp1,9 triliun untuk lanjutkan Trans Patriot.
Foto: antara
Kementrans usul anggaran Rp1,9 triliun untuk lanjutkan Trans Patriot.

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM,

Kementerian Transmigrasi (Kementrans) mengajukan alokasi anggaran sebesar Rp1,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026. Usulan ini termasuk untuk melanjutkan Program Transmigrasi Patriot, ujar Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat.

Dalam agenda yang akan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia pada rapat kerja Senin mendatang, Iftitah menyatakan bahwa informasi awal menyebutkan anggaran yang diajukan sebesar Rp1,9 triliun, meningkat Rp100 miliar dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,8 triliun.

Penggunaan Anggaran untuk Transmigrasi

Iftitah menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan dialokasikan untuk percepatan penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) lahan transmigrasi, melanjutkan pelaksanaan Program Transmigrasi Patriot melalui Ekspedisi Patriot dan Beasiswa Patriot, serta revitalisasi sekolah dan infrastruktur publik di kawasan transmigrasi.

Beliau menegaskan komitmen Kementrans dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Hal ini terlihat dari pengembalian Rp777 miliar dari Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2,55 triliun yang disetujui Presiden Prabowo Subianto. Dana tersebut dikembalikan agar bisa dimanfaatkan oleh kementerian atau lembaga lain.

Koordinasi dan Optimalisasi Anggaran

Pengembalian anggaran ini dilakukan karena Kementrans baru dihidupkan kembali setelah sebelumnya menjadi direktorat jenderal di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), sehingga regulasi kelembagaan masih perlu dibenahi. Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi alasan kekhawatiran anggaran sebesar Rp2,55 triliun tidak dapat terserap optimal.

Iftitah mengajak seluruh unit kerja di bawah Kementrans, termasuk dinas-dinas terkait di daerah, untuk meningkatkan koordinasi dalam implementasi program dan penggunaan anggaran agar APBN dapat terserap optimal dan efisien.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement