Rabu 18 Nov 2015 14:50 WIB

Butuh Anggaran Rp 15 Triliun Agar Transmigrasi Optimal

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Peran transmigrasi dalam membangun Indonesia sudah sangat besar. Transmigrasi pun memberi harapan baru bagi masyarakat miskin untuk merebut kehidupan yang lebih layak. Namun sayangnya, peran teransmigrasi ini masih dipandang sebelah mata, bahkan anggaran untuk transmigrasi diturunkan.

Kondisi ini membuat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Marwan Jafar prihatin. Semestinya transmigrasi diposisikan sebagai program utama karena langsung menyentuh kepentingan masyarakat miskin, menyangkut pemerataan pembangunan, sekaligus menjadi sarana dalam memaksimalkan pengelolaan potensi sumber daya alam di daerah-daerah.

"Saya tidak habis pikir, perhatian terhadap transmigrasi kok jauh dari harapan. Banyak yang memandang transmigrasi sebelah mata, bahkan anggarannya diturunkan terus dalam 10 tahun terakhir," ujar Marwan, saat membuka Forum Pelaksanaan Investasi di Kawasan Transmigrasi, di Hotel Le Meredian Jakarta, Rabu (18/11).

Tokoh asal Pati, Jawa Tengah ini menambahkan, pihaknya melakukan upaya agar dana untuk transmigrasi dinaikkan. Kementerian Desa PDTT juga konsisten berikhtiar mengembangkan transmigrasi supaya lebih diperhitungkan lagi.

"Seluruh pemangku kepentingan kami minta untuk komitmen menaikkan jumlah anggaran transmigrasi, jangan  malah turun seperti sekarang. Masak kami sampai mengais-ngais seperti ini untuk menghidupkan transmigrasi," tandasnya.

Agar transmigrasi berjalan optimal, lanjut Marwan, paling tidak dibutuhkan dukungan anggaran Rp 15 triliun. Dana ini dibutuhkan untuk penyediaan infrastruktur di daerah transmigrasi yang memang harus dilakukan. Kerja sama litas kementerian terutama dengan Kementerian PU untuk membangun fasilitasi infrastruktur menjadi sangat penting.

"Nah, sekarang bagaimana mau mengembangkan transmigrasi kalau tidak didukung anggaran yang cukup? Kalau kewenangan yang diberikan tidak diberi dukungan anggaran yang cukup, maka hasilnya tak maksimal. Bappenas dan Kementerian keuangan biar dijewer sama Menko Perekonomian," tegas Marwan.

Dalam 10 tahun terakhir, tutur Marwan, anggaran transmigrasi tak pernah naik, bahkan sebaliknya justru turun. Ini menunjukkan bahwa selama ini peranan vital transmigrasi dipandang sebelah mata. Banyak sumbangsih dari program transmigrasi yang dilupakan, padahal ada peranan dan andil dari transmigrasi yang membuat negeri ini kuat dan maju.

Manteri Marwan mengaku sudah sering berkeliling ke daerah-daerah, mendatangai kampus-kampus, serta bertemu dengan banyak kalangan. Tapi yang diherankan, masih banyak orang belum memahami transmigrasi. Bahkan ada kampus enggak kenal transmigrasi dan para pemngku kepentingan enggak cukup peduli dengan sektor transmigrasi.

"Transmigrasi tidak boleh dilupakan. Kita harus ciptakan sektor trasnmigrasi dengan maksimal, informasi kita buka seluas-luasnya, bangun pasar kita dari produk-produk transmigrasi. Kementerian perdagangan baru akan buka pasar-pasar di daerah transmigrasi, kami juga berupaya melakukan itu. Terutama untuk pasarkan produk transmigrasi," tandas Marwan.

Sejauh ini ada 160 peraturan yang direvisi bahkan dihilangkan karena tidak kondusif untuk menopang investasi. Pembenahan regulasi ini untuk mempercepat pembangunan yang didukung masuknya investasi di negara kita.

Mengembangkan transmigrasi pun tidak cukup dijalankan sendiri oleh satu kementerian. Perlu ada kerjasama dengan pemangku kepentingan, para usahawan, dan semua stakeholders untuk bersatu memajukan transmigrasi. Transmigrasi  butuh marketing yang lebih canggih.

"Butuh komitmen semua pihak, pemda, swasta, semua harus ikut kembangkan transmigrasi, karena ini program sangat potensial bagi negara kita," tuntas Marwan.

Advertisement
Berita Terkait
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement