REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN, – Legislator Indonesia mendesak peningkatan sosialisasi dan pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah perdagangan manusia di Sumatra Utara, terutama yang melibatkan pekerjaan ilegal di luar negeri.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR Rinto Subekti menekankan pentingnya kolaborasi antara semua pemangku kepentingan, termasuk Parlemen, Kementerian Imigrasi, dan pemerintah daerah, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. "Masyarakat harus memahami prosedur hukum sebelum bekerja di luar negeri agar tidak menjadi migran tanpa dokumen atau korban perdagangan manusia," ujar Rinto saat kunjungan ke Kantor Imigrasi Sumatra Utara pada Kamis.
Dia menyoroti bahwa otoritas imigrasi telah mendirikan "desa binaan" untuk mendidik warga tentang prosedur paspor dan visa untuk bekerja di luar negeri. "Desa ini sangat penting untuk memastikan warga pergi ke luar negeri melalui jalur yang sah," tambahnya.
Anggota Komisi Maruli Siahaan menegaskan perlunya pencegahan kasus perdagangan manusia di wilayah tersebut dan menyerukan penegakan paspor yang lebih ketat. "Pengawasan lintas sektor diperlukan — melibatkan imigrasi, kepolisian, dan otoritas lokal — untuk mencegah perdagangan manusia," katanya.
Sejumlah legislator lain yang hadir dalam kunjungan tersebut antara lain Rapidin Simbolon, Samsul Bahri Tiyong, Yan Parmenas Mandenas, Elpisina, Hamid Noor Yasin, Edison Sitorus, Raja Faisala Manganju Sitorus, dan Teuku Ibrahim.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika