REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof Dadan Hindayana menjelaskan, rencana anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 335 triliun pada 2026 akan difokuskan untuk intervensi gizi hingga digitalisasi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Anggaran besar juga karena penerima manfaatnya mencapai 82,9 juta orang.
"Untuk dana Rp 335 triliun tahun depan itu lebih banyak untuk intervensi MBG karena untuk intervensinya saja kami akan menggunakan kurang lebih Rp 1,2 triliun per hari atau sekitar kurang lebih Rp 25 triliun per bulan. Kami sedang melakukan percepatan-percepatan di mana ada 19 ribu (mitra SPPG) yang tinggal kami lihat kelayakan-kelayakannya," katanya di Pasar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (19/8/2025).
Dadan menegaskan, sekitar 75 persen dana Rp 335 triliun akan digunakan untuk intervensi makan bergizim mulai ibu hamil, ibu menyusui, balita non-PAUD, dan seluruh siswa mulai PAUD hingga SMA. Selain itu, anggaran sisanya dioptimalkan untuk dukungan manajemen dan digitalisasi operasional SPPG agar lebih mudah dipantau dan terkontrol.
"Kemudian selain untuk intervensi gizi, ini tentu saja untuk dukungan manajemen karena untuk operasional dan lain-lain termasuk untuk digitalisasi. Kami ingin semua tercatat dan mudah dipantau melalui digitalisasi, dan kami akui bahwa digitalisasi masih tertinggal karena ada satu dan lain hal," ujar Dadan.
Dia mengakui, selama ini, operasional SPPG masih tertinggal karena sistem belum sepenuhnya terdigitalisasi. Oleh karena itum dukungan anggaran tersebut sangat berpengaruh dalam perbaikan tata kelola BGN ke depannya.
"Seharusnya ketika satu SPPG berdiri itu sudah masuk dalam sistem yang terdigitalisasi, mulai dari anak-anak di absen setiap hari, kemudian absennya itu masuk di SPPG dan datanya bisa langsung ke pusat. Nah, ini kami agak tertinggal akan kami kejar di tahun depan," tutur Dadan.
Menurut Dadan, program MBG yang digagas pemerintah bukan sekadar upaya pemenuhan gizi, melainkan juga penggerak ekonomi baru di tingkat masyarakat. Data BGN hingga pertengahan Agustus 2025, menunjukkan sudah berdiri 5.905 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani sekitar 20,5 juta penerima manfaat.
Pendirian dapur-dapur tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan pengusaha lokal, organisasi masyarakat, serta lembaga swadaya masyarakat, tanpa menambah beban pada APBN 2025. Investasi yang terserap dari masyarakat untuk membangun infrastruktur dapur diperkirakan mencapai Rp 12 triliun.
"Ditambah sekitar 19 ribu dapur lain yang sudah terbangun namun belum beroperasi, nilai investasi diproyeksikan menembus Rp 38 triliun. Secara keseluruhan, perputaran ekonomi dari program ini berpotensi mencapai Rp 50 triliun," ucap Dadan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika