REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto menyinggung pemberian tantiem kepada jajaran komisaris BUMN yang dinilai telalu besar. Padahal, tidak seluruh BUMN bisa menghasilkan keuntungan.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, pemberian tantiem itu menjadi sebuah masalah ketika BUMN yang bersangkutan tidak dalam keadaan untung. Pemberian tantiem itu dinilai menjadi beban baru bagi perusahaan.

"Ya, kan yang menjadi masalah adalah satu perusahaan kalau kemudian tidak untung, tapi kemudian atau apa namanya keuntungannya hanya sedikit, namun hasil keuntungannya itu kemudian harus diberikan kepada komisaris atau direksi," kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (15/8/2025).

Menurut dia, wacana Prabowo untuk menghapus tantiem untuk para jajaran komisaris cukup baik. Ia menilai, idealnya keuntungan di BUMN digunakan untuk kepentingan masyarakat, alih-alih memberikan tantiem kepada jajaran komisaris. Apalagi, ketika BUMN yang bersangkutan tidak bisa menghasilkan keuntungan.

"Jadi hal itu yang menurut kami, ya, ada baiknya kalau keuntungan tersebut, yang tadi disampaikan oleh Presiden untung betul, bisa dikembalikan kepada negara dan dipergunakan sebanyak-banyaknya adalah untuk kesejahteraan rakyat," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku terkejut dengan besaran tantiem yang diterima jajaran komisaris di BUMN. Pasalnya, nilai tantiem yang diberikan kepada jajaran seorang komisaris BUMN bisa mencapai puluhan miliar rupiah per tahunnya.

"Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp 40 miliar setahun," kata dia saat menyampaikan pidato kenegaraan RUU APBN 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (15/8/2025).

Prabowo mengeklaim telah menginstruksikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk mengurangi nilai tantiem yang diberikan kepada jajaran komisasir BUMN. Bahkan, menurut dia, tantiem tidak perlu diberikan apabila BUMN tersebut masih merugi. "Direksinya pun tidak perlu tantiem kalau rugi," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika