REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Analis komunikasi politik Hendri Satrio menyoroti keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, sebagai pesan damai untuk merangkul semua pihak.

Hensa, panggilan akrabnya, mempertanyakan siapa yang melontarkan “umpan lambung” di balik keputusan ini, karena publik bisa mencurigai adanya motif politik tersembunyi.

“Ini siapa yang ngelontarin umpan lambung ke Pak Prabowo sehingga ada keputusan ini? Keputusan amnesti ini kan bagus banget, semua kaget,” kata Hensa, Sabtu (2/8/2025).

Hensa menilai amnesti untuk Hasto bukan sekadar langkah hukum, melainkan mencerminkan komunikasi politik yang kuat.

Prabowo, katanya, ingin menunjukkan komitmennya untuk menciptakan stabilitas politik dengan merangkul kelompok-kelompok yang selama ini dianggap berseberangan, termasuk PDI Perjuangan.

“Pak Prabowo itu ngomong dari awal, dia mau merangkul semua pihak untuk pembangunan. Nah, salah satu caranya ya seperti ini, menghilangkan kegaduhan politik yang bisa bikin eskalasi nggak oke,” ujar Hensa.

Hubungan antara Prabowo dan PDI Perjuangan, menurut Hensa, sebenarnya tidak pernah benar-benar renggang.

Ia mencontohkan bagaimana posisi politik PDI Perjuangan, seperti jabatan Puan Maharani sebagai Ketua DPR, tetap dipertahankan meski Gerindra memiliki kekuatan koalisi untuk mengubah aturan.

Bahkan, pengangkatan Junimart Girsang sebagai duta besar menunjukkan bahwa Prabowo tidak mengambil “kenikmatan politik” PDI Perjuangan, melainkan justru menambahkannya.

“Kalau saya sih menilainya mereka tidak pernah tidak mesra ya. PDI Perjuangan punya kenikmatan politik, kayak Mbak Puan tetap Ketua DPR, itu nggak diutak-atik,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika