REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan bahwa dia sedang berupaya mencari cara mewujudkan perdamaian di Timur Tengah, dengan pengakuan negara Palestina sebagai salah satu tujuannya. Inggris ingin ada perdamaian abadi di kawasan tersebut. 

"Bersama sekutu terdekat kita, saya sedang mengupayakan cara menuju perdamaian di kawasan ini, dengan fokus pada solusi praktis … jalur tersebut akan menetapkan langkah-langkah konkret untuk mengubah gencatan senjata yang sangat dibutuhkan menjadi perdamaian abadi. Pengakuan negara Palestina harus menjadi salah satu langkah tersebut. Saya tegas tentang hal itu," ujar Starmer dalam pidato video yang diunggah di X pada Jumat.

Sebanyak 221 anggota parlemen Inggris dari sembilan partai berbeda menulis surat terbuka kepada Starmer pada Jumat, mendesaknya untuk mengambil langkah-langkah menuju pengakuan Palestina. Surat tersebut ditulis sebelum Konferensi PBB yang diketuai bersama Prancis dan Saudi pada 28-29 Juli. 

"Kami menulis surat ini sebelum Konferensi PBB yang diketuai bersama oleh Prancis dan Arab Saudi pada 28-29 Juli di New York, untuk menyatakan dukungan kami terhadap pengakuan Inggris atas negara Palestina. Kami berharap hasil konferensi ini akan berupa Pemerintah Inggris yang menguraikan kapan dan bagaimana mereka akan bertindak sesuai dengan komitmen jangka panjangnya terhadap solusi dua negara," demikian bunyi surat tersebut, yang diunggah di X oleh anggota parlemen Sarah Champion.

Surat itu menambahkan bahwa meskipun Inggris tidak memiliki kekuatan untuk mewujudkan Palestina yang merdeka dan bebas, namun pengakuan London akan berdampak signifikan. Karena itu, para anggota parlemen meminta Starmer mengambil langkah tersebut.

Pada Kamis, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa Prancis akan secara resmi mengakui negara Palestina pada pertemuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) pada September 2025.

Duta Besar AS untuk Prancis, Charles Kushner, menyebut keputusan itu hadiah bagi Hamas dan pukulan bagi perdamaian. Sementara Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa keputusan itu tidak berpengaruh dan tidak memiliki dampak nyata.

Pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu mengecam keputusan Macron. Negara Palestina diakui oleh 147 negara hingga 2025. Pada 2024, Amerika Serikat memveto keanggotaan penuh Palestina di PBB. Pada 2024, 10 negara lagi mengakui kedaulatan Palestina, termasuk Irlandia, Norwegia, Spanyol, dan Armenia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika