Senin 30 Jun 2025 17:39 WIB

Koster Tolak Usulan Legalkan Sabung Ayam Jika Jadi Wahana Perjudian

Legalisasi sabung ayam diusulkan oleh sejumlah anggota DPRD Bali.

Gubernur Bali I Wayan Koster
Foto: Antara/Ni Putu Putri Muliantari
Gubernur Bali I Wayan Koster

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Bali Wayan Koster menolak usulan sejumlah anggota DPRD Bali yang ingin melegalkan tajen atau sabung ayam jika posisinya sebagai wahana perjudian. Koster usai Sidang Paripurna DPRD Bali di Denpasar, Senin (30/6/2025), mengatakan jika tajen dipandang sebagai kebutuhan tradisi dan upacara persembahyangan tanpa unsur perjudian seperti yang selama ini turun temurun diwariskan, maka bukan hal yang salah.

“Tapi di luar itu, kalau tajen dilaksanakan di tempat khusus, bukan acaranya, itu masuk kategori judi, ya dilarang,” kata Koster tegas menolak.

Baca Juga

Koster juga menilai jika ada rencana untuk membuat peraturan daerah sebagai payung hukum sabung ayam juga tidak perlu.

“Menurut saya tidak perlu,” ucapnya.

Diketahui pada sidang paripurna sebelumnya, Fraksi Golkar meminta Gubernur Koster menanggapi bagaimana jika tajen dilegalkan untuk menjaga keberlangsungannya sebagai atraksi wisata budaya. I Wayan Diesel Astawa dari Partai Gerindra juga melihat perjudian satu ini membawa dampak positif bagi ekonomi Bali, seperti halnya di DKI Jakarta yang menurut dia bisa melakukan banyak pembangunan berkat legalnya kasino di bawah kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin.

Wakil Ketua DPRD Bali itu bahkan ingin mencoba komunikasi ke pusat untuk melihat apakah ada aturan yang membatasi legalisasi sabung ayam. Wacana melegalkan sabung ayam ini muncul pasca-kasus perkelahian di arena tajen Enjing Les Banjar Tabu, Desa Songan A, Kabupaten Bangli, pada Sabtu (14/6/2025) lalu yang menewaskan salah satu warga.

Keinginan untuk mengatur sabung ayam ini enggan direspons Gubernur Koster di tengah forum sidang yang membahas Raperda RPJMD Bali 2025-2029 dan Raperda Pertanggungjawaban APBD Bali 2024, dan hanya ditanggapi singkat setelah sidang berakhir.

“Berkenaan dengan pandangan dan masukan berbagai fraksi tentang hal-hal selain RPJMD dan APBD, pada prinsipnya saya dapat memahami perlunya dilakukan upaya bersama yang lebih kuat dengan berbagai pemangku kepentingan, dan ke depan tentunya dapat ditemukan solusi dan kebijakan yang tepat, sehingga bisa melaksanakan kemajuan Bali secara berkelanjutan dengan landasan kebudayaan Bali,” kata Gubernur Koster.

 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement