REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Imipas) Prof Yusril Ihza Mahendra menepis pemberitaan media Israel, Ynet yang mengungkap telah terjadi perundingan rahasia antara Indonesia dan Israel pada tahun lalu. Dia memastikan, hal itu tak pernah terjadi.

"Pertemuan seperti itu tidak pernah ada," kata Yusril dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Kamis (29/5/2025). Perundingan itu menyangkut "menormalisasi" hubungan kedua negara sebagai imbal balik atas dukungan Israel terhadap pencalonan Indonesia sebagai anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Yusril memandang istilah yang dipakai media Israel mengenai "normalisasi" hubungan antara Indonesia dan Israel tidak benar. Pasalnya, Indonesia memang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel sejak awal.

Yusril menjelaskan, Israel memang pernah menyampaikan wacana dukungan terhadap pencalonan Indonesia di OECD dengan syarat dibukanya hubungan diplomatik. "Permintaan tersebut telah kami tolak," ujar Yusril.

Menurut dia, dalam keanggotaan organisasi internasional, termasuk PBB, tidak pernah disyaratkan adanya hubungan diplomatik dengan seluruh negara anggota lainnya. "Saya sendiri hadir dalam Sidang OECD di Paris pada akhir Maret 2025 dan menyampaikan pidato bersama Presiden Guatemala. Tidak ada isu seperti yang diberitakan media Israel tersebut dibahas dalam sidang tersebut," ucap Yusril.

Oleh karena itu, Yusril menegaskan, proses pencalonan Indonesia sebagai anggota OECD tidak bergantung pada sikap atau dukungan Israel. Pakar hukum tata negara UI tersebut juga menegaskan, isu pembukaan hubungan diplomatik Indonesia-Israel kembali menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel.

Ikuti Whatsapp Channel Republika