REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf meninjau kesiapan aset dan fasilitas kompleks sekolah Tamansiswa di Kota Yogyakarta sebagai salah satu lokasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
"Oleh Pak Wali Kota Yogya saya diajak untuk melihat asetnya Tamansiswa yang ditawarkan untuk menjadi bagian dimulainya penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kota Yogyakarta," ucap Mensos Saifullah didampingi Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo di SMA Taman Madya IP Tamansiswa, Kota Yogyakarta, Sabtu.
Setelah peninjauan tersebut, menurut dia, kompleks bangunan pendidikan itu akan disurvei oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk dinilai kelayakannya. Jika dinyatakan layak, proses akan berlanjut ke tahap perencanaan anggaran.
"Surat penunjukan titik dari kami, kemudian Kementerian PU akan menilai. Hasil surveinya dibahas dalam tim, jika dinyatakan layak, maka akan naik untuk menghitung rencana anggaran biaya (RAB)-nya," ujar Mensos yang akrab disapa Gus Ipul ini.
Menurut Gus Ipul, Sekolah Rakyat akan menggabungkan pendidikan formal dan penguatan karakter, dengan sistem berasrama sehingga berlangsung 24 jam. Program ini menyasar siswa dari keluarga miskin ekstrem dan miskin atau desil 1 dan 2, mulai jenjang SD hingga SMA.
"Tidak ada tes akademik. Yang ada hanya tes kesehatan dan administrasi. Setelah itu ada pemetaan kemampuan. Karena latar belakang siswanya berbeda-beda, mau disetarakan dulu, setelah itu, nanti baru proses pembelajarannya dimulai," terang dia.
Ia mengatakan saat ini telah ada 53 titik lokasi yang mulai ditindaklanjuti untuk renovasi, sementara 80 titik lainnya dalam tahap survei. Jika sampai 100 titik disiapkan, kapasitas Sekolah Rakyat bisa mengakomodasi lebih dari 10.000 siswa pada tahun ajaran 2025/2026.
"Kami terus terang belum berani untuk menyampaikan angka pastinya. Karena ini memerlukan waktu dan sesuai dengan sarana prasarana yang kita miliki," ucap dia.
Terkait tenaga pendidik, Gus Ipul menyebut Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tengah merekrut guru dan kepala sekolah.
"Saya mendapatkan kabar, sudah ada 500 lebih kepala sekolah yang memang dari data yang dimiliki Kemendikdasmen layak untuk menjadi kepala sekolah di lingkungan Sekolah Rakyat," ujar dia.
Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menilai Tamansiswa memiliki nilai historis dan fasilitas yang mendukung untuk menjadi lokasi awal Sekolah Rakyat.
"Cikal bakal Sekolah Rakyat kalau di Yogyakarta adalah Tamansiswa. Kebetulan yang diperkuat dalam pendidikan di sini adalah kecerdasan intelektual dan keterampilannya, juga karakternya," ujar dia.
Hasto menyebut lahan pendidikan di kawasan itu cukup luas mencapai lebih dari 5 hektare atau setidaknya memenuhi syarat minimal Sekolah Rakyat.
"Memang luasannya belum detail, angkanya belum kita hitung, tetapi kalau cuma 5 hektare ada. Itu baru yang dimiliki oleh SMA, SMK, SMP, dan SD. Belum yang dimiliki oleh perguruan tingginya," ujar dia.
Dia berharap penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Tamansiswa dapat segera direalisasikan untuk memberi akses pendidikan gratis kepada warga miskin ekstrem di Kota Yogyakarta.
"Kalau seandainya diizinkan Sekolah Rakyat yang didambakan Pak Presiden di Kota Yogyakarta ini bisa cepat, karena SD yang dari desil 1 banyak, yang SMP desil 1 banyak, SMA desil 1 atau desil 2 juga banyak," ujar dia.
Bahkan, Hasto berharap jika pemerintah pusat menyetujui penggunaan aset Tamansiswa, peluncuran Sekolah Rakyat oleh Presiden Prabowo bisa dilakukan di lokasi tersebut.
"Barangkali kalau Pak Prabowo mau launching (Sekolah Rakyat), Tamansiswa sudah siap karena gurunya sudah ada 100 lebih, meja kursi ada. Kalau diakreditasi Insyaallah memenuhi syarat karena semua ruangan-ruangan ada, terpenuhi," tutur Hasto Wardoyo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika