REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pada Sabtu (27/5/2025), menyetujui calon yang diajukan Presiden Mahmoud Abbas yakni Sekretaris Jenderal Komite PLO, Hussein al-Sheikh, sebagai wakil presiden Palestina. Menurut kantor berita resmi Palestina, Wafa, pengangkatan itu diusulkan Presiden Abbas sesuai dengan keputusan yang diambil dalam sidang ke-32 Dewan Pusat Palestina yang diadakan di Ramallah pada Kamis (24/4/2025).
Abbas menegaskan kembali "komitmennya untuk memulai dialog nasional yang komprehensif, yang dipimpin oleh komite gabungan dari Komite Eksekutif PLO dan Komite Pusat Fatah, yang melibatkan semua faksi Palestina untuk mencapai rekonsiliasi dan memperkuat persatuan nasional."
Baca: Korut Luncurkan Kapal Destroyer Seberat 5.000 Ton
Sheikh juga mengirimkan surat terima kasih kepada Abbas atas pencalonannya. Komite Eksekutif PLO dijadwalkan untuk kembali bertemu pada Sabtu depan guna memilih sekretaris jenderal yang baru.
Abbas juga memberi pengarahan kepada komite mengenai upaya-upaya politik yang akan datang untuk menghentikan tindakan Israel di Tepi Barat yang diduduki dan Gaza. Dia menekankan "pentingnya mempercepat masuknya bantuan kemanusiaan dan medis, memastikan pemerintahan Palestina penuh atas Gaza, dan mendorong penarikan Israel secara menyeluruh sebagai langkah menuju dimulainya proses politik untuk mengakhiri pendudukan dan mewujudkan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya."
Baca: Perdamaian Ala Trump dan Kecemasan Meningkat dari Jinping
Resolusi yang disahkan pada Kamis, menyatakan, wakil presiden akan diangkat dari anggota komite, dicalonkan oleh ketua, dan disetujui oleh anggotanya. Ketua memiliki wewenang untuk memberikan tugas, serta menunjuk atau memberhentikan wakil presiden.
Sebanyak 170 anggota yang hadir dalam pertemuan atau berpartisipasi secara daring memberikan suara mendukung keputusan tersebut, sementara satu anggota memilih menentang dan satu lainnya abstain. Dewan Pusat adalah badan tetap yang berasal dari Dewan Nasional Palestina, badan legislatif tertinggi yang berafiliasi dengan PLO dan memiliki 188 anggota.
Baca: Korsel Tawarkan UEA Peran Kunci Pengembangan Program Jet KF-21
Ikuti Whatsapp Channel Republika