REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV – Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menekankan bahwa Hungaria wajib menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu akan melakukan perjalanan ke Hungaria pekan ini, menantang perintah penangkapan ICC yang dikeluarkan atas tuduhan kejahatan perang di Gaza.
ICC mengkritik keputusan Hungaria yang menentang surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Netanyahu atas kejahatan perang di Gaza. Juru bicara pengadilan, Fadi El Abdallah, mengatakan bahwa para pihak di ICC tidak berhak “secara sepihak menentukan keabsahan keputusan hukum Pengadilan”.
Negara-negara yang berpartisipasi memiliki kewajiban untuk menegakkan keputusan pengadilan, tambah El Ebdallah. “Setiap perselisihan mengenai fungsi peradilan Pengadilan akan diselesaikan melalui keputusan Pengadilan,” kata El Abdallah dilansir Aljazirah.
Hungaria dilaporkan bakal diri dari ICC minggu ini ketika perdana menteri Israel tiba dalam kunjungan empat hari. Tahun lalu, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang selama serangan di Gaza.
Karena Hungaria adalah negara penandatangan ICC, negara-negara diharapkan untuk menangkap mereka yang memiliki surat perintah yang memasuki wilayah mereka. Namun, Presiden Hongaria Viktor Orban tahun lalu mengumumkan bahwa dia menolak surat perintah penangkapan Netanyahu dan mengundangnya mengunjungi Budapest.
Selama kunjungan yang akan dimulai pada hari Rabu dan berlangsung hingga Ahad, Netanyahu akan bertemu dengan Orban. Orban mengundangnya pada bulan November, segera setelah ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan.
Orban mengatakan pada saat itu bahwa surat perintah itu "tidak akan dipatuhi". Semua negara anggota Uni Eropa, termasuk Hungaria , adalah anggota ICC, yang berarti mereka diwajibkan untuk menegakkan perintahnya. Orban, seorang nasionalis sayap kanan, sering berselisih dengan UE mengenai standar demokrasi dan hak asasi manusia di Hongaria.
Partai Hijau Eropa menyerukan agar Perdana Menteri Israel Netanyahu ditangkap dan diadili di Den Haag saat ia tiba di Hongaria.
“Uni Eropa dan pemerintah nasional mempunyai kewajiban untuk menegakkan hukum internasional dan memastikan akuntabilitas atas kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia,” kata salah satu ketua Partai Hijau Eropa, Ciaran Cuffe, dalam sebuah pernyataan.
“Dengan mengabaikan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Netanyahu dari ICC, Viktor Orban menunjukkan pengabaian yang sama terhadap supremasi hukum di panggung internasional seperti yang secara konsisten ia tunjukkan di Hungaria,” tambah Cuffe, mengacu pada jaminan pemimpin Hongaria bahwa Netanyahu akan dilindungi dari surat perintah penangkapan tersebut.
Ketua Partai Hijau Eropa, Vula Tsetsi menambahkan: "Orban melibas perjanjian dan kewajiban UE... Itulah sebabnya kami, sebagai Partai Hijau Eropa, secara konsisten menyerukan penghapusan veto nasional mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri. Mengabaikan surat perintah penangkapan ICC terhadap Netanyahu berarti mengabaikan alasan dikeluarkannya surat perintah tersebut, dan ini tidak dapat diterima."
Ikuti Whatsapp Channel Republika