REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan isi obrolan saat bertemu dengan Presiden ke-7 Jokowi di kediaman pribadinya di Solo, Senin (31/3/2025). Dimana pertemuan tersebut berlangsung sekitar 1 jam.
Luhut mengungkapkan pertemuan dengan Jokowi tersebut memang sudah direncanakan sebelumnya. "Tadi saya dengan istri saya sudah lebaran pada Bapak Presiden Prabowo di istana merdeka. Tapi kami sudah rancang memang setelah dari Presiden Prabowo, kami mau lebaran ke tempatnya Pak Jokowi," katanya, Senin (31/3/2025).
Luhut mengungkapkan salah satu alasan dirinya bertemu dengan Jokowi lantaran mengakui jasanya atas apa yang dilakukan selama menjabat sebagai presiden. Dimana ia pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi hingga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
"Karena menurut saya, ya selama 10 tahun saya sebagai anak buahnya Pak Jokowi, merasakan betapa banyak yang dilakukan Pak Jokowi buat negeri ini," katanya.
Menurutnya, hal tersebut harus diakui secara jujur meskipun Luhut mengakui sebagai manusia masih ada kekurangan. Hal tersebut pulalah yang mendorong dirinya untuk bersilaturahmi di momen lebaran untuk saling bermaafan dengan Jokowi dan Iriana.
"Dan itu kita juga harus jujur mengakuinya. Tentu di sana-sini adalah kurangnya sebagai manusia. Jadi saya juga datang kemari silaturahmi minta maaf kalau ada kurang lebih kami pada Bapak Jokowi dan Ibu Iriana," katanya
Luhut mengungkapkan tak banyak obrolan yang dilakukan dengan Jokowi. Namun, ia mengungkapkan bahwa Jokowi berharap bahwa perekonomian di pemerintahan era Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berlangsung baik dan sukses.
"Ya diobrolin nggak banyak, tapi memang beliau kan hormat betul sama Presiden Prabowo. Dan beliau tadi cermatin juga semua ekonomi supaya beliau berharap dan berdoa sukses pemerintahan Presiden Prabowo. Saya kira satu pesan yang sangat bagus," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika