REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pembangunan sekolah rakyat merupakan salah satu upaya untuk memutus mata rantai kemiskinan di Tanah Air.

"Anak orang kurang mampu tidak boleh miskin. Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak boleh jadi pemulung. Kita harus berdayakan," kata Presiden Prabowo, seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu. Hal tersebut dia sampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta pada Jumat (21/3).

Berikutnya, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa pada tahun ini akan dibangun 200 sekolah berasrama dengan target seribu siswa per sekolah. "Kami sudah putuskan untuk membangun tahun ini. Kita harap segera mulai dengan 200 sekolah rakyat berasrama untuk SD, SMP, dan SMA. Ini diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu," kata Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo lalu menekankan bahwa program sekolah rakyat bukan sekadar membangun fasilitas pendidikan, melainkan juga sebuah langkah strategis untuk memberdayakan masyarakat miskin.

Dalam pidatonya Presiden juga menyampaikan pemerintah menargetkan 53 sekolah rakyat pertama dapat diresmikan dalam tiga bulan ke depan. Menurutnya, Kementerian Sosial (Kemensos) telah memiliki sejumlah gedung yang bisa segera direnovasi untuk mempercepat realisasi program itu, sementara 147 sekolah lainnya akan menyusul dalam waktu dekat. Presiden Prabowo menargetkan pembangunan sekolah rakyat bisa mencapai 200 unit per tahun.

Dengan demikian dalam lima tahun ke depan setidaknya ada satu sekolah rakyat di setiap kabupaten, terutama di wilayah dengan kantong-kantong kemiskinan.

"Kita ingin menghilangkan kemiskinan dalam waktu secepat-cepatnya. Saya yakin ini bisa kita kerjakan," kata Presiden Prabowo.

Berikutnya Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, serta Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga, diminta untuk memastikan program itu berjalan sesuai rencana.

Ikuti Whatsapp Channel Republika