REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hamas pada Jumat (21/3/2025) merespons pernyataan terbaru yang dibuat Kepala Shin Bet Israel, Ronen Bar. Mereka mengungkapkan adanya manipulasi sengaja oleh pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu terhadap negosiasi gencatan senjata dan pertukaran tahanan.
Komentar kepala badan keamanan Israel, yang dibuat pada Kamis (20/3), mengungkapkan bahwa Netanyahu telah menghalanginya untuk bertemu dengan kepala-kepala pimpinan Israel sepanjang 2024 untuk menjaga informasi tentang negosiasi tetap tersembunyi dari pemerintah Israel.
Bar mengklaim tindakan Netanyahu bertujuan untuk melakukan negosiasi yang tidak akan menghasilkan kesepakatan.
Sebagai tanggapan, Hamas mengatakan pengakuan Bar, yang datang dari dalam kepemimpinan pendudukan Israel, mengonfirmasi bahwa Netanyahu secara aktif menghalangi negosiasi apapun, bahkan setelah kesepakatan dicapai, untuk tujuan politik pribadinya.
Hamas juga menunjukkan upaya Netanyahu untuk mengecualikan figur-figur keamanan yang berpengaruh seperti Bar dari proses negosiasi.
Menurut Hamas, tindakan tersebut menunjukkan ketidakseriusan Netanyahu dalam mencapai resolusi yang berarti.
Kelompok Palestina itu menambahkan bahwa Netanyahu mengatur negosiasi yang murni bersifat formal dan dimaksudkan untuk menunda kemajuan yang nyata apa pun dengan menekankan bahwa tindakan Israel telah membuat kesepakatan yang nyata menjadi tidak mungkin.
Sebelumnya pada Jumat pagi, pemerintah Israel secara bulat menyetujui pemecatan Bar, yang menandai keputusan bersejarah.
Netanyahu membenarkan pemecatan tersebut dengan alasan kurangnya kepercayaan terhadap Bar setelah peristiwa 7 Oktober 2023. Namun, Bar mengisyaratkan bahwa motif politik berada di balik keputusan Netanyahu.
Hamas mengulangi seruannya kepada pejabat AS untuk berhenti menyalahkan gerakan tersebut atas kegagalan negosiasi dan seharusnya menyalahkan Netanyahu.
Kelompok tersebut menegaskan bahwa satu-satunya cara untuk mencapai pembebasan tahanan Israel adalah dengan menghentikan kekerasan, kembali ke negosiasi, dan melaksanakan kesepakatan tanpa manuver politik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika