REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto memastikan warga negara Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penipuan di Myawaddy, Myanmar, dapat merayakan Idul Fitri 1446 Hijriyah di Tanah Air. Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) menginformasikan, pemerintah baru saja memulangkan 554 warga negara Indonesia (WNI) korban eksploitasi online scamming di Myawaddy, Myanmar.
"Presiden Prabowo telah menyampaikan harapannya bahwa Idul Fitri adalah kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga dan menikmati kebersamaan," ujar Juru Bicara PCO Philips J Vermonte di Jakarta, Rabu (19/3/2025).
Dia mengatakan, proses pemulangan dilakukan dalam dua tahap. Pertama, sebanyak 400 WNI tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten pada Selasa (18/3/2025). Adapun tahap kedua sebanyak 154 WNI dijadwalkan tiba pada Rabu (19/3/2025). Dalam kurun waktu tiga bulan terakhir, kata Philips, jumlah itu terbesar yang berhasil dikeluarkan dari wilayah konflik Myawaddy.
"Komitmen pemerintah untuk mendukung masyarakat dalam merayakan Idul Fitri dengan lebih nyaman dilakukan melalui berbagai kebijakan, termasuk memastikan WNI kita yang menjadi korban kejahatan pulang pada saat Lebaran," kata Philip.
Baca: TNI Kawal Pemulangan 84 WNI Korban TPPO Online Scam di Myanmar
Menurut Philips, pemulangan WNI merupakan bukti pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo, terkait pentingnya perlindungan bagi WNI dan pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri. "Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Menlu (PPTM) 2025 telah menegaskan bahwa perlindungan WNI dan PMI adalah prioritas utama dalam diplomasi Indonesia," jelasnya.
Philips menjelaskan, setiap WNI, di manapun mereka berada, harus merasakan kehadiran dan perlindungan dari negara. Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat kebijakan perlindungan yang lebih antisipatif, termasuk menangani kejahatan transnasional.
Baca: Ajudan Wapres Letkol Inf Arif Setiyono Lepas Posisi Dandim Yogyakarta
Ikuti Whatsapp Channel Republika