Selasa 25 Feb 2025 14:42 WIB

Hasil Survei, Mayoritas Responden Setuju Tagar #KaburAjaDulu

Isu #KaburAjaaDulu mendapat perhatian luas di masyarakat.

Median mengadakan survei terkait ramainya tagar #KaburAjaDulu di berbagai platform digital.
Foto: Republika.co.id
Median mengadakan survei terkait ramainya tagar #KaburAjaDulu di berbagai platform digital.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga survei Media Survei Nasional (Median) merilis hasil survei terbaru berbasis media sosial yang mengangkat isu-isu kontemporer, salah satunya mengenai ramainya tagar #KaburAjaDulu di berbagai platform digital. Dalam survei tersebut, Median menanyakan kepada responden mengenai tingkat pengetahuan mereka terhadap tagar tersebut.

Hasilnya menunjukkan, mayoritas publik atau sebanyak 85,7 persen responden menyatakan tahu adanya gerakan dan tagar #KaburAjaDulu. Sementara hanya 14,3 persen yang mengaku tidak mengetahui hal tersebut.

Baca Juga

Selain itu, survei juga mengukur respons masyarakat terhadap tagar #KaburAjaDulu. Ketika ditanyakan mengenai sikap mereka terhadap gerakan tersebut, hasilnya mengungkapkan bahwa 53,7 persen publik menyatakan setuju dengan tagar #KaburAjaDulu, sementara 34,9 persen responden menyatakan tidak setuju.

Peneliti Senior Median, Ade Irfan Abdurahman menjelaskan, tingginya kesadaran publik terhadap gerakan itu menunjukkan isu tersebut mendapat perhatian luas di masyarakat. "Hasil ini menunjukkan bahwa tagar #KaburAjaDulu bukan sekadar tren sesaat, tetapi mencerminkan reaksi publik terhadap situasi yang berkembang saat ini," ujarnya di Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Menurut Ade Irfan, survei itu telah merekam beberapa alasan dari mereka yang setuju atau yang tidak setuju dengan tagar #KaburAjaDulu. "Survei menunjukkan bahwa netizen terpecah dalam menyikapi tagar ini. Ada yang melihatnya sebagai cerminan dari sulitnya situasi politik dan hukum di Indonesia, sementara yang lain menilainya sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab," ujar Ade Irfan.

Selain itu, Median juga mengungkap temuan sikap responden terkait keputusan Presiden Prabowo Subianto mengadakan retret bagi kepala daerah di Akmil Magelang, yang sempat diboikot kepala daerah dari PDIP. Hal itu imbas  penaanan  Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK.

Ade Irfan menyebut, sebanyak 37,3 persen responden setuju dengan instruksi PDIP, 46,1 persen tidak setuju, dan 16,6 persen bersikap netral atau tidak menjawab. "Survei ini menggunakan rancangan Non-Probability Sampling, dengan kuesioner yang disebarkan melalui Google Form kepada pengguna aktif media sosial di rentang usia 17 hingga 60 tahun ke atas," ucapnya.

Pengumpulan data dilakukan dalam kurun waktu 21-22 Februari 2025, dengan jumlah responden yang berhasil dihimpun sebanyak 518 orang, yang tersebar di 30 provinsi di Indonesia. "Survei ini memberikan gambaran penting mengenai opini dan sentimen yang berkembang di ruang digital," ujar Ade Irfan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement