REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Yudisial (KY) melakukan efisiensi anggaran 54,35 persen dari pagu anggaran tahun 2025. KY menyebut efisiensi itu berdampak pada pelaksanaan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung (MA) yang juga menjadi objek efisiensi anggaran.
Efisiensi tersebut merupakan dampak Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja bagi Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025.
"Anggaran KY yang dipangkas sekitar 54,35 persen. Bahkan, setelah dicermati ternyata tidak cukup untuk operasional harian kantor," kata Anggota KY dan Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata, Jumat (7/2/2025).
Mukti menegaskan adanya efisiensi itu, maka KY tidak bisa bekerja dan menjalankan sejumlah tugas. Ini termasuk melaksanakan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di MA. Saat ini, KY sedang mengupayakan penambahan anggaran melalui komunikasi dengan pihak-pihak terkait.
"Apabila terpenuhi, maka seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di MA dapat dilaksanakan," ujar Mukti.
Sementara itu, Anggota KY sekaligus Ketua Bidang Rekrutmen Hakim, M. Taufiq HZ menyebut MA sebenarnya telah menyampaikan kekosongan 19 hakim agung dan hakim ad hoc di MA.
Ikuti Whatsapp Channel Republika