REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil survey Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) menunjukkan, mayoritas publik relatif cukup puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran melalui Kabinet Merah Putih selama 100 hari kerja pertama. Kepuasan itu baik dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik.

"Meskipun publik puas, kebijakan Prabowo dan Gibran atau kenaikan PPN 12 persen masih dianggap belum tepat dilakukan oleh pemerintah saat ini,” ucap Direktur Eksekutif CISA, Herry Mendrofa, Rabu (15/1/2025).

Kemudian mayoritas publik juga menganggap pemerintahan Prabowo dan Gibran telah bekerja optimal dalam mengelola pemerintahan dan birokrasi. Ada 52,81 persen yang setuju, 27,84 persen yang tidak setuju, serta yang netral 10,85 persen dan tidak tahu/tidak menjawab 8,49 persen.

“Sedangkan bagi 42,48 persen publik melihat pemerintah belum optimal dalam memberikan perlindungan penyelenggaraan demokrasi seperti kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat walaupun 41,29 persen tidak setuju, yang netral 8,41 persen, dan tidak tahu/tidak menjawab 7,89 persen,” sebut Herry.

Berdasarkan survei yang dilakukan juga ditemukan, mayoritas publik yakni 57,95 persen menganggap pemerintah telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat meskipun ada 34,65 persen yang tidak setuju dengan hal tersebut. Sekitar 1,93 persen menyatakan netral dan 5,47 persen tidak tahu/tidak menjawab.

“Hal ini tentunya linier dengan opini publik sebesar 52,49 persen yang meyakini bahwa pemerintah telah memberikan kepastian perlindungan sosial bagi masyarakat. Kendati demikian masih ada 40,45 persen yang tidak setuju, 1,93 persen yang netral, serta 5,13 persen yang tidak tahu/tidak menjawab,” ujar Herry.

Dalam hal kebijakan ekonomi, 53,66 persen publik menilai kebijakan ekonomi berjalan optimal, sekitar 41,63 persen yang tidak setuju, 1,93 persen yang netral, serta yang tidak tahu/tidak menjawab 2,78 persen.

"Bagi 51,64 persen menganggap kebijakan ekonomi telah meningkatkan taraf perekonomian pribadi atau keluarga, lalu 43,64 persen tidak setuju, 1,93 persen yang netral, serta yang tidak tahu/tidak menjawab 2,78 persen,” tutur Herry.

Hal ini juga tidak terlepas dari 51,81 persen publik yang memiliki persepsi bahwa kebijakan ekonomi pemerintah sukses meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional walaupun 43,32 persen tidak setuju, 2,10 persen yang netral, dan 2,78 persen yang tidak tahu/tidak menjawab.

“Sementara itu mayoritas publik justru menolak kenaikan PPN 12 persen yang telah diputuskan oleh Pemerintah. Bagi 55,34 persen tidak setuju karena kebijakan kenaikan PPN 12 persen tidak mempengaruhi atau tidak berdampak signifikan tergadap kenaikan taraf perekonomian masyarakat," kata dia.

Namun, 40,46 persen masih menilai preferensi kebijakan kenaikan PPN 12 persen logis dan rasional sehingga setuju dengan kebijakan pemerintah tersebut. Adapun yang netral hanya 2,94 persen serta 1,26 persen tidak tahu/tidak menjawab.

Survei ini melibatkan 1.189 responden di 38 provinsi dengan margin of error sebesar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen melalui metode simple random sampling. Survei dilakukan pada periode 5-10 Januari 2025.

Ikuti Whatsapp Channel Republika