REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) M Tito Karnavian setuju dengan usulan agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang menelan biaya tinggi dilakukan evaluasi. Dia pun membuka opsi agar pilkada dihelat melalui DPRD.

"Ya, saya sependapat tentunya, kita melihat sendirilah bagaimana besarnya biaya untuk pilkada. Belum lagi ada beberapa daerah-daerah yang kita lihat terjadi kekerasan, dari dulu saya mengatakan pilkada asimetris salah satunya melalui DPRD kan?" kata Tito saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (17/12/2024).

Menurut dia, pilkada melalui DPRD juga termasuk demokrasi. Meski begitu, perubahan metode pemilihan tetap harus dikaji secara mendalam. "Demokrasi juga bisa diterjemahkan demokrasi langsung dan demokrasi dengan perwakilan. Kalau DPRD demokrasi juga, tapi demokrasi perwakilan. Tapi ya kita lihat bagaimana temen-temen di DPR nanti, parpol, akademisi, kemendagri melakukan kajian," ucap Tito.

Mantan kapolri tersebut bakal membuat kajian serius terkait pilkada melalui DPRD. Langkah itu untuk mencegah praktik politik biaya tinggi. Tito pun akan membahas masalah itu bersama DPR RI.

"Mesti, pasti kita akan bahas. Kan salah satunya sudah ada di prolegnas. Di prolegnas kalau saya tidak salah, termasuk UU Pemilu dan UU Pilkada. Nanti gongnya akan dicari tapi sebelum itu kita akan adakan rapat," kata Tito.

Ikuti Whatsapp Channel Republika