REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ikut dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia diminta oleh Prabowo untuk tetap menjabat sebagai menteri keuangan.
"Saya dengan pak Prabowo sudah beberapa kali breafing untuk bicara masalah keuangan APBN," ujar Sri Mulyani di kediaman Prabowo, Senin (14/10/2024).
Karena saat masa transisi dan menyiapkan untuk APBN 2025, Sri merasa perlu mendengar apa yang menjadi arahan dan prioritas presiden terpilih.
"Jadi kami selalu konsultasi, kita juga berdikusi tentang langkah memperkuat Kementerian Keuangan dan keuangan negara untuk bisa mendukung program beliau," ujar Menkeu.
Makanya, kata ia, berbagai arahan tentang pengelolaan keuangan negara, termasuk cukai, pajak, PNBP, belanja negara, untuk Kementerian Lembaga (KL) maupun transfer ke daerah dan juga untuk berbagai perlu dipotimalkan dan ditingkatkan kualitas serta efektifitasnya, terutama buat masyarakat. "Beliau perhatian dampak APBN buat masyarakat itu tekanan beliau."
Sri Mulyani pun mengaku berbicara cukup panjang dan lama dengan Prabowo."Karena itu saat pembentukan kabinet, beliau meminta untuk menteri keuangan kembali."
Sri Mulyani pun memastikan bahwa Kementerian Keuangan tetap solid menjadi satu. Tidak ada pemecahan kementerian penerimaan negara.