REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut makanan bergizi gratis yang digagas Presiden-Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menyasar 82,9 juta jiwa. Mekanisme pelaksanaan makan bergizi gratis terus dimatangkan.
“Jumlah sasaran penerima makan bergizi gratis ini nantinya ada sekitar 82,9 juta jiwa. Untuk itu, kita berkolaborasi dengan semua unsur, termasuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan penanganan stuntingnya, karena kami diberi kewenangan untuk intervensi gizinya,” kata Dadan dalam keterangan resmi dari BKKBN yang diterima di Jakarta, Jumat (11/10/2024).
Dadang menegaskan, mekanisme pelaksanaan makan bergizi gratis terus dimatangkan karena program tersebut dinilai dapat mengatasi masalah stunting. Program itu nantinya menyasar tidak hanya anak sekolah dari jenjang SD hingga SMA, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
“Program ini untuk menyelesaikan semua tahapan pertumbuhan, mulai dari dalam kandungan, ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga anak SMA, karena ini satu rangkaian yang tidak bisa dipecah,” ujar dia.
Menurutnya, jika salah satu unsur tersebut tidak diintervensi, hasilnya tidak akan maksimal, sehingga harus dikerjakan secara bersama-sama. Dadan juga menjelaskan terkait perubahan nama dari makan siang gratis menjadi makan bergizi gratis, yang didasarkan atas uji coba yang selama ini digelar di berbagai daerah di Indonesia.
Dadan memaparkan, berdasarkan hasil uji coba, diketahui anak di usia PAUD-SD kelas 2, menghabiskan waktu di sekolah hanya sampai pukul 10.00, maka, makanan dikirim ke anak-anak pada pukul 08.00.
Sedangkan untuk anak SD kelas 3-6, bersekolah hingga pukul 12.00, maka makanan akan mereka terima sekitar pukul 09.00. Sementara anak sekolah tingkat SMP-SMA, jam sekolah hingga pukul 14.00 atau 16.00, maka makanan diterima mereka sekitar 11.30.
“Karena diterima oleh anak-anak dengan berbagai jam itu, tidak cocok lagi kalau menggunakan nama makan siang gratis, tetapi diubah menjadi makan bergizi gratis,” ucapnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala BKKBN Sundoyo menyampaikan, untuk menyongsong Indonesia Emas 2045, dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk makan bergizi gratis.
“Badan Gizi Nasional berperan dengan intervensi gizi, BKKBN berperan dalam hal informasi dan data ataupun lainnya, seperti lembaga atau kementerian yang lainnya juga,” tuturnya.
Terkait penanganan stunting yang menjadi tanggung jawab BKKBN, Sundoyo menyebutkan bahwa saat ini sedang dilakukan kajian penurunan stunting selama 2024 untuk dijadikan dasar kebijakan intervensi stunting pada 2025.
"Tunggu saja hasilnya tiga bulan ke depan, akan dirilis, dan nanti bisa dilihat terkait dengan penurunan angka stunting,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika