REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) layak dipertahankan. Boyamin meyakini kehadiran Kementerian BUMN dapat mencegah korupsi perusahaan plat merah.

Hal ini disampaikan Boyamin menanggapi munculnya wacana pembubaran Kementerian BUMN yang disuarakan Akbar Faisal. Sebelumnya, wacana pembubaran ini gagasannya dimunculkan pasangan Anies-Muhaiman dalam Pilpres 2024.

Dijelaskan Boyamin, sudah melewati masa sulit karena ada pengawasan Kementerian BUMN. Kehadiran Kementerian BUMN dinilai mewujudkan tata kelola yang baik.

"Dulu penggabungan perusahaan sakit, digabung yang sehat supaya sehat. Yang fraud, lakukan kejahatan seperti Jiwasraya dan ASABRI juga dibersihkan. Ini terwujud karena ada pengawasnya yaitu Kementerian BUMN. Posisi itulah wakil pemerintah yang punya saham dikumpulkan semua di Kementerian BUMN. Sehingga bisa awasi, RUPS cepat, ganti orang yang nggak bagus," kata Boyamin kepada Republika, Kamis (19/9/2024).

Oleh karena itu, Boyamin memandang gagasan pembubaran Kementerian BUMN yang digagas Anies-Muhaiman tidak tepat. Kemeneterian ini justru layak dipertahankan dalam rangka pengawasan terhadap BUMN. Boyamin meyakini Kementerian BUMN dapat menangkis potensi korupsi di BUMN.

"Kalau Kementerian BUMN dibubarkan siapa yang awasi? Itu akan jadi susah. Karena relatif oknum yang nakal itu jadi raja kecil di BUMN. Dan itu banyak kejadian jadi sesuatu hal berujung korupsi," ujar dia.

Boyamin tak sepakat kalau Kementerian BUMN dibubarkan. Pembubaran Kementerian BUMN menurutnya malah tata kelola BUMN semakin buruk. Eksesnya, BUMN akan semakin sulit bersaing dengan perusahaan swasta dan asing.

"Kalau dibubarkan saya khawatir oknum raja kecil ini bikin tata kelola buruk, konflik kepentingan, dan bisa jadi dugaan sapi perah makin merajalela dan korupsi makin parah. Akhirnya kalah bersaing dengan swasta dan perusahaan luar negeri, malah banyak utang bebani negara. Penugasan dari negara akan jadi jelek karena tata kelola buruk dan ada korupsi," ujar Boyamin.

Sebelumnya, isu pembubaran Kementerian BUMN disampaikan Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faizal lewat akun X miliknya. Eks Politikus Nasdem itu mengusulkan kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto guna mempertimbangkan pembubaran Kementerian BUMN.

Ikuti Whatsapp Channel Republika